mediaresenzaconfini

Testi in vigore: Indonesia

Legge sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in Indonesia, nel testo originale e in traduzione italiana/inglese/francese/spagnola. Fa parte della sezione Testi in vigore multilingue, complementare a Legislazione internazionale e a Legislazione storica.

Nota importante. Questa sezione raccoglie il testo della normativa sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in ciascun paese, nella lingua originale, insieme a traduzioni realizzate con l'assistenza di un'intelligenza artificiale in italiano, inglese, francese e spagnolo (la lingua originale, quando già una delle quattro, non viene ritradotta). Le traduzioni non sono ufficiali: non sono certificate né hanno valore legale e possono contenere imprecisioni. Fanno sempre fede solo i testi ufficiali pubblicati dagli organi competenti di ciascun paese, richiamati nella sezione «Fonte» di ogni scheda. Per le disposizioni inserite in codici più ampi (es. un codice di procedura civile), sono riportati e tradotti solo gli articoli specificamente dedicati alla mediazione, non l'intero codice.

Fonte

Denominazione ufficiale (indonesiano): Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Traduzione del titolo: Regolamento della Corte Suprema della Repubblica di Indonesia Numero 1 dell'Anno 2016 sulla Procedura di Mediazione presso i Tribunali.

Numero e tipo di atto: PERMA (Peraturan Mahkamah Agung / Regolamento della Corte Suprema) n. 1 del 2016.

Data di approvazione (Ditetapkan): 3 febbraio 2016, a Giacarta, a firma del Presidente della Corte Suprema Muhammad Hatta Ali.

Data di promulgazione (Diundangkan): 4 febbraio 2016, a firma del Direttore Generale della Legislazione del Ministero del Diritto e dei Diritti Umani, Widodo Ekatjahjana — pubblicato nella Gazzetta di Stato (Berita Negara Republik Indonesia) 2016 n. 175.

Data di entrata in vigore: ai sensi del Pasal 39 dello stesso regolamento, l'atto entra in vigore alla data della sua promulgazione, cioè il 4 febbraio 2016.

Struttura: preambolo (Menimbang/Considerando e Mengingat/Visto), seguito da 9 capitoli (BAB) e 39 articoli (Pasal): - BAB I – Ketentuan Umum (Disposizioni generali) – Pasal 1 - BAB II – Pedoman Mediasi di Pengadilan (Linee guida sulla mediazione presso i tribunali) – Pasal 2-12 - BAB III – Mediator (Il mediatore) – Pasal 13-16 - BAB IV – Tahapan Pramediasi (Fase pre-mediazione) – Pasal 17-23 - BAB V – Tahapan Proses Mediasi (Fase del procedimento di mediazione) – Pasal 24-32 - BAB VI – Perdamaian Sukarela (Conciliazione volontaria) – Pasal 33-34 - BAB VII – Keterpisahan Mediasi dari Litigasi (Separazione della mediazione dal contenzioso) – Pasal 35 - BAB VIII – Perdamaian di Luar Pengadilan (Conciliazione extragiudiziale) – Pasal 36-37 - BAB IX – Ketentuan Penutup (Disposizioni finali) – Pasal 38-39

Modifiche successive e stato in vigore: il PERMA n. 1/2016 ha abrogato espressamente (Pasal 38) il precedente PERMA n. 1/2008 sulla stessa materia. Alla data della ricerca (agosto 2026) la banca dati ufficiale JDIH della Corte Suprema (jdih.mahkamahagung.go.id) e la banca dati JDIH della Corte dei Conti (peraturan.bpk.go.id) classificano il PERMA n. 1/2016 come "Berlaku" (in vigore), senza indicare modifiche, integrazioni parziali o abrogazioni successive. Non risultano PERMA successivi che abbiano sostituito organicamente questo testo sulla procedura di mediazione giudiziale civile; esso rimane pertanto la normativa organica attualmente in vigore in materia di mediazione nei tribunali indonesiani.

Ambito di applicazione: si applica al procedimento civile presso i tribunali di primo grado ordinari (peradilan umum) e religiosi/islamici (peradilan agama); può essere esteso, ove consentito dalla legge, ad altri tribunali speciali.

Fonti consultate: - Corte Suprema della Repubblica di Indonesia – banca dati JDIH ufficiale: https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail (scheda del provvedimento: numero, data, stato "Berlaku") - Corte Suprema della Repubblica di Indonesia – JDIH, testo integrale in PDF: https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/PERMA%20NOMOR%201%20TAHUN%202016/1638486693_PERMA_MEDIASI_PENGADILAN_WEB.pdf - Badan Pemeriksa Keuangan (Corte dei Conti) – banca dati JDIH: https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016 - Komisi Yudisial (Commissione Giudiziaria) – banca dati JDIH: https://jdih.komisiyudisial.go.id/produk-hukum-peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan/387 - Catatanhukum.com (portale privato di documentazione giuridica indonesiana), riproduzione in facsimile/testo del PDF ufficiale, utilizzata come fonte secondaria per l'estrazione del testo integrale verbatim (visore PDF integrato): https://www.catatanhukum.com/dbs-perma/Perma_No_1_Tahun_2016/index.html

Nota metodologica e avvertenze: il numero, la data, la struttura in 9 BAB/39 Pasal e lo stato "in vigore" sono stati verificati direttamente sulle pagine ufficiali della Corte Suprema indonesiana (jdih.mahkamahagung.go.id) e della Corte dei Conti (peraturan.bpk.go.id). L'estrazione carattere per carattere del testo integrale è stata effettuata dal visore PDF di Catatanhukum.com (fonte secondaria), che riproduce fedelmente — pagina per pagina, con numerazione a piè di pagina identica — il medesimo file PDF ufficiale pubblicato su jdih.mahkamahagung.go.id; il contenuto è stato incrociato con la sintesi strutturale (titoli di BAB, numerazione dei Pasal, disposizioni finali, data di sottoscrizione e firmatari) ottenuta direttamente dal PDF ufficiale della Corte Suprema, risultando pienamente coincidente. Non sono state riscontrate discrepanze. Le traduzioni in italiano, inglese, francese e spagnolo che seguono sono state prodotte integralmente da chi scrive, articolo per articolo, a partire dal testo indonesiano.

Testo originale (indonesiano)

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;

e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengingat:

  1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227);
  2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I – KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

  1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
  2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
  3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
  4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
  5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
  6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
  7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
  8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
  9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
  10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
  11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
  12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
  13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
  14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
  15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
  16. Hari adalah hari kerja.

BAB II – PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu – Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.

(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

(5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.

(6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

(7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua – Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

(1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:    1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;    2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;    3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;    4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;    5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;    6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;    7. penyelesaian perselisihan partai politik;    8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan    9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

(3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.

(4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga – Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

(1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.

(2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

(3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat – Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

(2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.

(3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

(4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima – Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam – Biaya Mediasi

Paragraf 1 – Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

(1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.

(2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2 – Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

(1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

(2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.

(3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

(4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh – Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

(1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.

(2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.

(3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.

(4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan – Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:

a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan; b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan; c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi; d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III – MEDIATOR

Bagian Kesatu – Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

(1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

(2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua – Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri; b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak; c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; g. mengisi formulir jadwal mediasi; h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas; j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan 3. bekerja sama mencapai penyelesaian; k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara; m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Bagian Ketiga – Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.

(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV – TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu – Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.

(2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

(3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

(4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.

(5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.

(6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.

(7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

a. pengertian dan manfaat Mediasi; b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi; c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan; d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

(8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:

a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara; b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

(9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

(10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua – Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

(1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.

(2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:

a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak; b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi; c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi; d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan; e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

(3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

(4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga – Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

(1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.

(2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat – Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

(1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.

(2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

(3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.

(4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

(5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.

(6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.

(7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima – Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

(1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.

(2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.

(3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam – Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

(2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

(1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

(2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

(3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

(4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.

(5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

(6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

(7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V – TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu – Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

(2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

(3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua – Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

(2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga – Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

(1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

(2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat – Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

(1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

(2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan.

(3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

(4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

(5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

(6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

(1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

(2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

(3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

(5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima – Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

(1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.

(2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.

(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

(4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.

(6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

(1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.

(2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.

(3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

(1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.

(2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam – Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

(2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang: 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi; 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi; b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi; c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI – PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu – Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

(1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

(2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.

(3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

(4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua – Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

(1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian.

(2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

(3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.

(4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.

(5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII – KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

(1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

(2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

(3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

(4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.

(5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

(6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII – PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

(1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.

(3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).

(4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

(1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.

(2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX – KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

Traduzione italiana

REGOLAMENTO DELLA CORTE SUPREMA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA NUMERO 1 DELL'ANNO 2016 SULLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO I TRIBUNALI

CON LA GRAZIA DI DIO ONNIPOTENTE

IL PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA,

Considerando che:

a. la Mediazione costituisce un metodo di risoluzione pacifica delle controversie appropriato ed efficace, in grado di aprire alle Parti un accesso più ampio a una soluzione soddisfacente e giusta;

b. nel quadro della riforma amministrativa della Corte Suprema della Repubblica di Indonesia, orientata alla visione della realizzazione di un sistema giudiziario indonesiano autorevole, uno degli elementi di supporto è la Mediazione quale strumento per accrescere l'accesso della collettività alla giustizia e, al contempo, attuare il principio di un'amministrazione della giustizia semplice, rapida e a basso costo;

c. le vigenti norme di procedura civile — l'articolo 154 del Regolamento sulla Procedura Giudiziaria per le Regioni Esterne a Giava e Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) e l'articolo 130 del Regolamento Indonesiano riveduto (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) — incoraggiano le Parti a intraprendere un percorso di conciliazione che può essere valorizzato attraverso la Mediazione, integrandola nella procedura di causa presso il Tribunale;

d. la Procedura di Mediazione presso il Tribunale, quale componente della procedura civile, può rafforzare e ottimizzare la funzione dell'organo giudiziario nella risoluzione delle controversie;

e. il Regolamento della Corte Suprema della Repubblica di Indonesia Numero 1 dell'Anno 2008 sulla Procedura di Mediazione presso i Tribunali non ha ancora soddisfatto in modo ottimale l'esigenza di un'attuazione della Mediazione più efficace e capace di incrementare il tasso di successo della Mediazione presso i Tribunali;

f. sulla base delle considerazioni di cui alle lettere a, b, c, d ed e, è necessario perfezionare il Regolamento della Corte Suprema sulla Procedura di Mediazione presso i Tribunali.

Visto:

  1. il Regolamento sulla Procedura Giudiziaria per le Regioni Esterne a Giava e Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227);
  2. il Regolamento Indonesiano riveduto (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);
  3. la Legge Numero 3 dell'Anno 2009 sulla Seconda Modifica della Legge Numero 14 dell'Anno 1985 sulla Corte Suprema (Gazzetta di Stato della Repubblica di Indonesia Anno 2009 Numero 3, Supplemento alla Gazzetta di Stato Numero 4958);
  4. la Legge Numero 48 dell'Anno 2009 sul Potere Giudiziario (Gazzetta di Stato della Repubblica di Indonesia Anno 2009 Numero 157, Supplemento alla Gazzetta di Stato della Repubblica di Indonesia Numero 5076);

DECIDE:

di stabilire: IL REGOLAMENTO DELLA CORTE SUPREMA SULLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO I TRIBUNALI.

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini del presente Regolamento della Corte Suprema, si intende per:

  1. Mediazione: il metodo di risoluzione delle controversie mediante un processo negoziale volto a raggiungere un accordo tra le Parti, con l'assistenza di un Mediatore.
  2. Mediatore: il Giudice o altro soggetto in possesso del Certificato di Mediatore, quale parte neutrale che assiste le Parti nel processo negoziale al fine di ricercare le diverse possibilità di risoluzione della controversia, senza ricorrere a modalità decisorie o imposte.
  3. Certificato di Mediatore: il documento rilasciato dalla Corte Suprema o da un ente accreditato dalla Corte Suprema, attestante che una persona ha seguito e superato con successo un corso di formazione e certificazione in Mediazione.
  4. Elenco dei Mediatori: il registro contenente i nominativi dei Mediatori designati con decreto del Presidente del Tribunale, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico.
  5. Le Parti: due o più soggetti di diritto in controversia tra loro, che hanno adito il Tribunale per ottenerne la risoluzione.
  6. Spese di Mediazione: le spese sostenute nel corso del procedimento di Mediazione quale componente delle spese processuali, comprendenti tra l'altro le spese di convocazione delle Parti, le spese di viaggio di una delle parti in base alle spese effettivamente sostenute, le spese per gli incontri, le spese per esperti e/o altre spese necessarie nel procedimento di Mediazione.
  7. Sintesi della causa (Resume Perkara): il documento redatto dalle Parti contenente l'esposizione dei fatti di causa e la proposta di conciliazione.
  8. Accordo di Conciliazione: l'accordo risultante dalla Mediazione, redatto in forma di documento contenente le condizioni di risoluzione della controversia, sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore.
  9. Accordo di Conciliazione Parziale: l'accordo raggiunto tra la parte attrice e una parte o la totalità delle parti convenute, nonché l'accordo delle Parti relativo a una parte, anziché alla totalità, dell'oggetto della causa e/o delle questioni giuridiche controverse nel procedimento di Mediazione.
  10. Atto di Conciliazione: l'atto giudiziale contenente il testo dell'accordo di conciliazione e la sentenza del Giudice che lo omologa.
  11. Giudice: il giudice del Tribunale di primo grado, nell'ambito della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione religiosa.
  12. Giudice titolare della causa: il collegio giudicante designato dal Presidente del Tribunale per l'esame e la decisione della causa.
  13. Personale del tribunale: il cancelliere, il segretario, il vice cancelliere, l'ufficiale giudiziario, il vice ufficiale giudiziario, l'uditore giudiziario e gli altri dipendenti.
  14. Tribunale: il tribunale di primo grado nell'ambito della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione religiosa.
  15. Tribunale Superiore (Corte d'Appello): il tribunale di secondo grado (d'appello) nell'ambito della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione religiosa.
  16. Giorno: giorno lavorativo.

CAPITOLO II – LINEE GUIDA SULLA MEDIAZIONE PRESSO I TRIBUNALI

Parte Prima – Ambito di applicazione

Articolo 2

(1) Le disposizioni sulla Procedura di Mediazione contenute nel presente Regolamento della Corte Suprema si applicano al procedimento di causa presso il Tribunale, sia nell'ambito della giurisdizione ordinaria sia in quello della giurisdizione religiosa.

(2) I tribunali estranei alla giurisdizione ordinaria e alla giurisdizione religiosa di cui al comma (1) possono applicare la Mediazione sulla base del presente Regolamento della Corte Suprema, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni di legge.

Articolo 3

(1) Ogni Giudice, Mediatore, le Parti e/o il difensore hanno l'obbligo di seguire la procedura di risoluzione delle controversie tramite Mediazione.

(2) Il Giudice titolare della causa, nelle motivazioni della sentenza, ha l'obbligo di dare atto che nella causa è stata tentata la conciliazione tramite Mediazione, indicando il nome del Mediatore.

(3) Il Giudice titolare della causa che non ordini alle Parti di intraprendere la Mediazione, cosicché le Parti non svolgano la Mediazione, viola le disposizioni normative che disciplinano la Mediazione presso il Tribunale.

(4) In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma (3), qualora sia proposta impugnazione, il Tribunale di secondo grado o la Corte Suprema, con sentenza interlocutoria, ordina al Tribunale di primo grado di svolgere il procedimento di Mediazione.

(5) Il Presidente del Tribunale designa quale Mediatore un Giudice diverso dal Giudice titolare della causa che pronuncia la decisione.

(6) Il procedimento di Mediazione di cui al comma (4) è svolto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della notifica della sentenza interlocutoria del Tribunale Superiore o della Corte Suprema.

(7) Il Presidente del Tribunale trasmette al Tribunale Superiore o alla Corte Suprema la relazione sull'esito della Mediazione unitamente al fascicolo di causa di cui al comma (6).

(8) Sulla base della relazione di cui al comma (7), il Giudice titolare della causa presso il Tribunale Superiore o la Corte Suprema pronuncia la decisione.

Parte Seconda – Tipologie di cause soggette all'obbligo di Mediazione

Articolo 4

(1) Tutte le controversie civili proposte dinanzi al Tribunale, comprese le cause di opposizione (verzet) a sentenza contumaciale e le opposizioni di parte (partij verzet) nonché di terzi (derden verzet) all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, devono essere previamente sottoposte a un tentativo di risoluzione tramite Mediazione, salvo che sia diversamente stabilito dal presente Regolamento della Corte Suprema.

(2) Sono escluse dall'obbligo di risoluzione tramite Mediazione di cui al comma (1) le controversie seguenti:

a. le controversie il cui esame in giudizio è soggetto a termini di definizione prestabiliti, comprendenti tra l'altro:    1. le controversie risolte tramite la procedura del Tribunale Commerciale;    2. le controversie risolte tramite la procedura del Tribunale del Lavoro;    3. le opposizioni avverso le decisioni della Commissione di Vigilanza sulla Concorrenza;    4. le opposizioni avverso le decisioni dell'Ente per la Risoluzione delle Controversie dei Consumatori;    5. le domande di annullamento di lodi arbitrali;    6. le opposizioni avverso le decisioni della Commissione per l'Informazione;    7. la risoluzione delle controversie tra partiti politici;    8. le controversie risolte tramite la procedura del ricorso semplificato (piccole cause); e    9. le altre controversie il cui esame in giudizio sia soggetto, per legge, a termini di definizione;

b. le controversie il cui esame si svolga in assenza dell'attore o del convenuto regolarmente citati;

c. la domanda riconvenzionale e l'intervento di terzi in un procedimento (intervento);

d. le controversie relative all'impedimento, al rifiuto, all'annullamento e alla convalida del matrimonio;

e. le controversie proposte al Tribunale dopo che sia stato tentato, senza successo, un componimento extragiudiziale tramite Mediazione con l'assistenza di un Mediatore certificato iscritto presso il Tribunale locale, in base a una dichiarazione sottoscritta dalle Parti e dal Mediatore certificato.

(3) La dichiarazione di insuccesso della Mediazione di cui al comma (2), lettera e, e copia autentica del Certificato di Mediatore sono allegate all'atto di citazione.

(4) Sulla base dell'accordo delle Parti, le controversie escluse dall'obbligo di Mediazione ai sensi del comma (2), lettere a, c ed e, possono comunque essere risolte tramite Mediazione volontaria nella fase di esame della causa e nei gradi di impugnazione.

Parte Terza – Natura del procedimento di Mediazione

Articolo 5

(1) Il procedimento di Mediazione ha di regola natura riservata, salvo diversa volontà delle Parti.

(2) La trasmissione, da parte del Mediatore, della relazione relativa alla parte che non ha agito in buona fede e all'insuccesso del procedimento di Mediazione al Giudice titolare della causa non costituisce violazione della natura riservata della Mediazione.

(3) Gli incontri di Mediazione possono svolgersi mediante strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza che consentano a tutte le parti di vedersi e sentirsi reciprocamente in tempo reale e di partecipare all'incontro.

Parte Quarta – Obbligo di partecipazione alla Mediazione

Articolo 6

(1) Le Parti hanno l'obbligo di partecipare personalmente all'incontro di Mediazione, con o senza l'assistenza di un difensore.

(2) La partecipazione delle Parti tramite comunicazione audiovisiva a distanza di cui all'articolo 5, comma (3), è considerata partecipazione personale.

(3) L'assenza personale delle Parti dal procedimento di Mediazione può avvenire soltanto per giustificato motivo.

(4) Il giustificato motivo di cui al comma (3) comprende tra l'altro:

a. condizioni di salute che impediscono la partecipazione all'incontro di Mediazione, comprovate da certificato medico; b. lo stato di interdizione; c. la residenza, il domicilio o la sede all'estero; oppure d. l'adempimento di incarichi statali o di obblighi professionali o lavorativi indifferibili.

Parte Quinta – Buona fede nella conduzione della Mediazione

Articolo 7

(1) Le Parti e/o i loro difensori hanno l'obbligo di condurre la Mediazione in buona fede.

(2) Una delle parti, o entrambe le Parti e/o i loro difensori, possono essere dichiarati dal Mediatore privi di buona fede qualora l'interessato:

a. non compaia, previa regolare doppia convocazione consecutiva, agli incontri di Mediazione senza giustificato motivo; b. abbia partecipato al primo incontro di Mediazione ma non sia mai comparso agli incontri successivi, pur essendo stato regolarmente convocato per due volte consecutive senza giustificato motivo; c. sia ripetutamente assente in modo tale da compromettere il calendario degli incontri di Mediazione, senza giustificato motivo; d. partecipi agli incontri di Mediazione ma non presenti e/o non risponda alla Sintesi della causa dell'altra parte; e/o e. non sottoscriva, senza giustificato motivo, la bozza di Accordo di Conciliazione già concordata.

Parte Sesta – Spese di Mediazione

Paragrafo 1 – Spese per l'opera del Mediatore

Articolo 8

(1) L'opera del Mediatore Giudice e del Mediatore appartenente al Personale del tribunale non è soggetta ad alcuna spesa.

(2) Le spese per l'opera del Mediatore non giudice ed estraneo al Personale del tribunale sono sostenute congiuntamente dalle Parti oppure secondo quanto da esse concordato.

Paragrafo 2 – Spese di convocazione delle Parti

Articolo 9

(1) Le spese di convocazione delle Parti per la partecipazione al procedimento di Mediazione sono anticipate dalla parte attrice, tramite l'acconto sulle spese di causa.

(2) Le spese di convocazione di cui al comma (1) sono aggiunte al computo delle spese di convocazione delle Parti per la partecipazione alle udienze.

(3) Qualora le Parti raggiungano un Accordo di Conciliazione, le spese di convocazione di cui al comma (1) sono sostenute congiuntamente o secondo quanto concordato dalle Parti.

(4) Qualora la Mediazione non possa essere svolta o non si concluda con un accordo, le spese di convocazione delle Parti sono poste a carico della parte soccombente, salvo che si tratti di causa di divorzio nell'ambito della giurisdizione religiosa.

Articolo 10

Le altre spese, diverse dalle spese per l'opera del Mediatore di cui all'articolo 8 e dalle spese di convocazione delle Parti di cui all'articolo 9, sono poste a carico delle Parti secondo quanto da esse concordato.

Parte Settima – Luogo di svolgimento della Mediazione

Articolo 11

(1) La Mediazione si svolge nell'apposita sala di Mediazione del Tribunale oppure in altro luogo, esterno al Tribunale, concordato dalle Parti.

(2) È vietato al Mediatore Giudice e al Mediatore appartenente al Personale del tribunale svolgere la Mediazione al di fuori del Tribunale.

(3) Il Mediatore non giudice ed estraneo al Personale del tribunale, scelto o designato congiuntamente a un Mediatore Giudice o a un Mediatore del Personale del tribunale nell'ambito della medesima causa, ha l'obbligo di svolgere la Mediazione presso il Tribunale.

(4) L'utilizzo della sala di Mediazione del Tribunale ai fini della Mediazione non è soggetto ad alcuna spesa.

Parte Ottava – Governance della Mediazione presso i Tribunali

Articolo 12

(1) A sostegno dell'attuazione della Mediazione presso i Tribunali, la Corte Suprema stabilisce una governance che comprende tra l'altro:

a. la pianificazione delle politiche, gli studi e le ricerche in materia di Mediazione presso i Tribunali; b. la formazione, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione della Mediazione presso i Tribunali; c. il rilascio dell'accreditamento e la valutazione degli enti di certificazione della Mediazione accreditati; d. la diffusione di informazioni sulla Mediazione; e e. lo sviluppo della cooperazione con organizzazioni, enti o altri soggetti, a livello nazionale, regionale o internazionale, nel settore della Mediazione.

(2) Le ulteriori disposizioni relative alla governance di cui al comma (1) sono stabilite con Decisione del Presidente della Corte Suprema.

CAPITOLO III – IL MEDIATORE

Parte Prima – Certificazione del Mediatore e accreditamento degli enti

Articolo 13

(1) Ogni Mediatore ha l'obbligo di possedere il Certificato di Mediatore, ottenuto a seguito della partecipazione con esito positivo a un corso di formazione per la certificazione dei Mediatori organizzato dalla Corte Suprema o da un ente accreditato dalla Corte Suprema.

(2) Sulla base di un decreto del presidente del Tribunale, un Giudice privo di certificazione può svolgere la funzione di Mediatore qualora non vi siano, o vi sia un numero insufficiente di, Mediatori certificati.

(3) Le ulteriori disposizioni relative ai requisiti e alle modalità di certificazione dei Mediatori e al rilascio dell'accreditamento agli enti di certificazione dei Mediatori sono stabilite con Decisione del Presidente della Corte Suprema.

Parte Seconda – Compiti del Mediatore

Articolo 14

Nell'esercizio della propria funzione, il Mediatore ha il compito di:

a. presentarsi e dare alle Parti l'occasione di presentarsi reciprocamente; b. illustrare alle Parti finalità, obiettivi e natura della Mediazione; c. illustrare la posizione e il ruolo del Mediatore, quale soggetto neutrale che non adotta decisioni; d. stabilire, insieme alle Parti, le regole di svolgimento della Mediazione; e. spiegare che il Mediatore può tenere incontri con una sola parte, in assenza dell'altra (caucus); f. predisporre, insieme alle Parti, il calendario della Mediazione; g. compilare il modulo del calendario di mediazione; h. dare alle Parti l'occasione di esporre le questioni controverse e le proposte conciliative; i. inventariare le questioni controverse e programmarne la trattazione in ordine di priorità; j. facilitare e incoraggiare le Parti a: 1. individuare e approfondire i rispettivi interessi; 2. ricercare le diverse opzioni di risoluzione più vantaggiose per le Parti; e 3. collaborare per raggiungere una soluzione; k. assistere le Parti nella redazione e formulazione dell'Accordo di Conciliazione; l. riferire al Giudice titolare della causa in merito al successo, all'insuccesso e/o all'impossibilità di svolgimento della Mediazione; m. dichiarare che una delle Parti o entrambe non hanno agito in buona fede, dandone comunicazione al Giudice titolare della causa; n. svolgere gli altri compiti connessi all'esercizio della propria funzione.

Parte Terza – Codice di condotta del Mediatore

Articolo 15

(1) La Corte Suprema stabilisce il Codice di Condotta del Mediatore.

(2) Ogni Mediatore, nell'esercizio della propria funzione, ha l'obbligo di rispettare il Codice di Condotta del Mediatore di cui al comma (1).

Articolo 16

Il Presidente del Tribunale ha l'obbligo di trasmettere al Presidente del Tribunale Superiore e alla Corte Suprema la relazione sulle prestazioni dei Giudici o del Personale del tribunale che siano riusciti a definire cause tramite Mediazione.

CAPITOLO IV – FASE PRE-MEDIAZIONE

Parte Prima – Obblighi del Giudice titolare della causa

Articolo 17

(1) Nel giorno di udienza stabilito, alla presenza delle Parti, il Giudice titolare della causa impone alle Parti di intraprendere la Mediazione.

(2) La presenza delle Parti di cui al comma (1) è fondata su una convocazione valida e regolare.

(3) La parte non comparsa alla prima udienza può essere convocata un'ulteriore volta, secondo la prassi processuale.

(4) Qualora vi siano più parti, la Mediazione si svolge comunque, una volta effettuata la convocazione in modo valido e regolare, anche se non tutte le parti sono presenti.

(5) L'assenza del litisconsorte convenuto il cui interesse non sia rilevante non impedisce lo svolgimento della Mediazione.

(6) Il Giudice titolare della causa ha l'obbligo di illustrare alle Parti la Procedura di Mediazione.

(7) L'illustrazione di cui al comma (6) comprende:

a. il significato e i vantaggi della Mediazione; b. l'obbligo delle Parti di partecipare personalmente all'incontro di Mediazione, nonché le conseguenze giuridiche di una condotta priva di buona fede nel procedimento di Mediazione; c. le spese eventualmente derivanti dal ricorso a un Mediatore non giudice ed estraneo al Personale del tribunale; d. l'opzione di dare seguito all'Accordo di Conciliazione mediante Atto di Conciliazione oppure mediante rinuncia alla domanda; e e. l'obbligo delle Parti di sottoscrivere il modulo esplicativo della Mediazione.

(8) Il Giudice titolare della causa consegna alle Parti il modulo esplicativo della Mediazione, contenente la dichiarazione che le Parti:

a. hanno ricevuto dal Giudice titolare della causa una completa illustrazione della procedura di Mediazione; b. hanno ben compreso la procedura di Mediazione; e c. sono disponibili a intraprendere la Mediazione in buona fede.

(9) Il modulo esplicativo della Mediazione di cui al comma (8) è sottoscritto dalle Parti e/o dal difensore immediatamente dopo aver ricevuto l'illustrazione dal Giudice titolare della causa, e costituisce parte integrante e inscindibile del fascicolo di causa.

(10) Le informazioni relative all'illustrazione fornita dal Giudice titolare della causa e alla sottoscrizione del modulo esplicativo della Mediazione di cui al comma (9) devono essere riportate nel verbale d'udienza.

Parte Seconda – Obblighi del difensore

Articolo 18

(1) Il difensore ha l'obbligo di assistere le Parti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi nel procedimento di Mediazione.

(2) Gli obblighi del difensore di cui al comma (1) comprendono tra l'altro:

a. comunicare alle Parti l'illustrazione fornita dal Giudice titolare della causa ai sensi dell'articolo 17, comma (7); b. incoraggiare le Parti a svolgere un ruolo diretto e attivo nel procedimento di Mediazione; c. assistere le Parti nell'individuare esigenze, interessi e proposte di risoluzione della controversia nel corso del procedimento di Mediazione; d. assistere le Parti nella formulazione del piano e della proposta di Accordo di Conciliazione, qualora le Parti raggiungano un accordo; e. illustrare alle Parti gli obblighi del difensore.

(3) Qualora le Parti siano legittimamente impedite a comparire per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 6, comma (4), il difensore può rappresentare le Parti nello svolgimento della Mediazione, esibendo una procura speciale che attribuisca al difensore il potere di adottare decisioni.

(4) Il difensore che agisce in rappresentanza delle Parti ai sensi del comma (3) ha l'obbligo di partecipare al procedimento di Mediazione in buona fede e con modalità non contrarie all'altra parte o al suo difensore.

Parte Terza – Diritto delle Parti di scegliere il Mediatore

Articolo 19

(1) Le Parti hanno il diritto di scegliere uno o più Mediatori iscritti nell'Elenco dei Mediatori del Tribunale.

(2) Qualora nel procedimento di Mediazione vi sia più di un Mediatore, la ripartizione dei compiti tra i Mediatori è stabilita e concordata dai Mediatori medesimi.

(3) Le ulteriori disposizioni relative all'Elenco dei Mediatori di cui al comma (1) sono disciplinate con Decisione del Presidente della Corte Suprema.

Parte Quarta – Termine per la scelta del Mediatore

Articolo 20

(1) Dopo aver fornito l'illustrazione relativa all'obbligo di svolgere la Mediazione ai sensi dell'articolo 17, comma (7), il Giudice titolare della causa impone alle Parti di negoziare, lo stesso giorno o entro un termine massimo di 2 (due) giorni successivi, al fine di scegliere il Mediatore, comprese le spese eventualmente derivanti dalla scelta di un Mediatore non giudice ed estraneo al Personale del tribunale.

(2) Le Parti comunicano tempestivamente al Giudice titolare della causa il Mediatore da esse prescelto.

(3) Qualora le Parti non riescano a concordare la scelta del Mediatore entro il termine di cui al comma (1), il presidente del collegio del Giudice titolare della causa designa senza indugio un Mediatore Giudice o un Mediatore appartenente al Personale del tribunale.

(4) Qualora presso il medesimo Tribunale non vi siano Giudici diversi dal Giudice titolare della causa né Personale del tribunale certificati, il presidente del collegio del Giudice titolare della causa designa uno dei Giudici titolari della causa per svolgere la funzione di Mediatore, dando preferenza al Giudice certificato.

(5) Qualora le Parti abbiano scelto il Mediatore ai sensi del comma (1), oppure il presidente del collegio del Giudice titolare della causa abbia designato il Mediatore ai sensi del comma (3) o del comma (4), il presidente del collegio del Giudice titolare della causa emette un provvedimento contenente l'ordine di svolgere la Mediazione e la designazione del Mediatore.

(6) Il Giudice titolare della causa comunica al Mediatore, tramite il vice cancelliere, il provvedimento di cui al comma (5).

(7) Il Giudice titolare della causa ha l'obbligo di sospendere il procedimento per dare alle Parti la possibilità di intraprendere la Mediazione.

Parte Quinta – Convocazione delle Parti

Articolo 21

(1) Il Mediatore stabilisce il giorno e la data dell'incontro di Mediazione dopo aver ricevuto il provvedimento di designazione quale Mediatore.

(2) Qualora la Mediazione si svolga presso l'edificio del Tribunale, il Mediatore, su delega del Giudice titolare della causa e per il tramite del Cancelliere, convoca le Parti con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario o del vice ufficiale giudiziario, affinché partecipino all'incontro di Mediazione.

(3) La delega di cui al comma (2) opera di diritto, senza necessità di apposita procura, cosicché, in assenza di uno specifico atto del Giudice titolare della causa, l'ufficiale giudiziario o il vice ufficiale giudiziario ha comunque l'obbligo di eseguire l'ordine di convocazione impartito dal Mediatore, sia esso Giudice o non giudice.

Parte Sesta – Conseguenze giuridiche della mancanza di buona fede

Articolo 22

(1) Qualora l'attore sia dichiarato privo di buona fede nel procedimento di Mediazione ai sensi dell'articolo 7, comma (2), la domanda è dichiarata inammissibile dal Giudice titolare della causa.

(2) L'attore dichiarato privo di buona fede ai sensi del comma (1) è altresì tenuto al pagamento delle Spese di Mediazione.

(3) Il Mediatore trasmette al Giudice titolare della causa la relazione sulla mancanza di buona fede dell'attore, corredata dalla raccomandazione relativa all'imposizione delle Spese di Mediazione e al relativo computo, nell'ambito della relazione sull'insuccesso o sull'impossibilità di svolgimento della Mediazione.

(4) Sulla base della relazione del Mediatore di cui al comma (3), il Giudice titolare della causa emette una sentenza, avente natura di decisione definitiva, che dichiara la domanda inammissibile e condanna al pagamento delle Spese di Mediazione e delle spese di causa.

(5) Le Spese di Mediazione, quale condanna a carico dell'attore, possono essere prelevate dall'acconto sulle spese di causa oppure versate separatamente dall'attore e consegnate al convenuto per il tramite della cancelleria del Tribunale.

Articolo 23

(1) Il convenuto dichiarato privo di buona fede ai sensi dell'articolo 7, comma (2), è tenuto al pagamento delle Spese di Mediazione.

(2) Il Mediatore trasmette al Giudice titolare della causa la relazione sulla mancanza di buona fede del convenuto, corredata dalla raccomandazione relativa all'imposizione delle Spese di Mediazione e al relativo computo, nell'ambito della relazione sull'insuccesso o sull'impossibilità di svolgimento della Mediazione.

(3) Sulla base della relazione del Mediatore di cui al comma (2), prima di proseguire l'esame della causa, il Giudice titolare della causa ha l'obbligo di emettere, nella successiva udienza fissata, un provvedimento che dichiara la mancanza di buona fede del convenuto e lo condanna al pagamento delle Spese di Mediazione.

(4) Le Spese di Mediazione di cui al comma (3) costituiscono parte delle spese di causa e devono essere menzionate nel dispositivo della sentenza definitiva.

(5) Qualora il convenuto di cui al comma (1) risulti vittorioso nella sentenza, il dispositivo dichiara che le Spese di Mediazione sono poste a carico del convenuto, mentre le spese di causa restano a carico dell'attore quale parte soccombente.

(6) Nelle cause di divorzio nell'ambito della giurisdizione religiosa, il convenuto di cui al comma (1) è condannato al pagamento delle Spese di Mediazione, mentre le spese di causa sono poste a carico dell'attore.

(7) Il pagamento delle Spese di Mediazione da parte del convenuto, da consegnare all'attore per il tramite della cancelleria del Tribunale, segue le modalità di esecuzione della sentenza passata in giudicato.

(8) Qualora entrambe le Parti siano congiuntamente dichiarate prive di buona fede dal Mediatore, la domanda è dichiarata inammissibile dal Giudice titolare della causa, senza condanna alle Spese di Mediazione.

CAPITOLO V – FASE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Parte Prima – Consegna della Sintesi della causa e termini del procedimento di Mediazione

Articolo 24

(1) Entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dal provvedimento di cui all'articolo 20, comma (5), le Parti possono consegnare la Sintesi della causa all'altra parte e al Mediatore.

(2) Il procedimento di Mediazione si svolge entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento che ordina lo svolgimento della Mediazione.

(3) Su accordo delle Parti, il termine della Mediazione può essere prorogato per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma (2).

(4) Il Mediatore, su richiesta delle Parti, presenta al Giudice titolare della causa, indicandone le ragioni, l'istanza di proroga del termine di Mediazione di cui al comma (3).

Parte Seconda – Ambito del contenuto degli incontri di Mediazione

Articolo 25

(1) Il contenuto della negoziazione in sede di Mediazione non è limitato alla causa petendi e al petitum della domanda.

(2) Qualora la Mediazione raggiunga un accordo su questioni ulteriori rispetto a quanto indicato al comma (1), l'attore modifica la domanda includendovi tale accordo.

Parte Terza – Coinvolgimento di esperti e figure autorevoli della comunità

Articolo 26

(1) Con il consenso delle Parti e/o del difensore, il Mediatore può convocare uno o più esperti, figure autorevoli della comunità, leader religiosi o leader delle comunità tradizionali (adat).

(2) Le Parti devono preliminarmente concordare la natura vincolante o non vincolante delle spiegazioni e/o valutazioni degli esperti e/o delle figure autorevoli della comunità di cui al comma (1).

Parte Quarta – Raggiungimento dell'accordo in sede di Mediazione

Articolo 27

(1) Se la Mediazione raggiunge un accordo, le Parti, con l'assistenza del Mediatore, hanno l'obbligo di formalizzare per iscritto l'accordo in un Accordo di Conciliazione sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore.

(2) Nell'assistere la formulazione dell'Accordo di Conciliazione, il Mediatore ha l'obbligo di garantire che l'Accordo di Conciliazione non contenga clausole che:

a. siano contrarie alla legge, all'ordine pubblico e/o al buon costume; b. arrechino pregiudizio a terzi; oppure c. siano ineseguibili.

(3) Nel procedimento di Mediazione condotto tramite rappresentanza del difensore, la sottoscrizione dell'Accordo di Conciliazione può avvenire soltanto in presenza di una dichiarazione scritta delle Parti contenente l'approvazione dell'accordo raggiunto.

(4) Le Parti, per il tramite del Mediatore, possono presentare l'Accordo di Conciliazione al Giudice titolare della causa affinché sia omologato in Atto di Conciliazione.

(5) Qualora le Parti non desiderino che l'Accordo di Conciliazione sia omologato in Atto di Conciliazione, l'Accordo di Conciliazione deve contenere la rinuncia alla domanda.

(6) Il Mediatore ha l'obbligo di riferire per iscritto al Giudice titolare della causa il successo della Mediazione, allegando l'Accordo di Conciliazione.

Articolo 28

(1) Ricevuto l'Accordo di Conciliazione di cui all'articolo 27, comma (6), il Giudice titolare della causa procede senza indugio al suo esame entro un termine massimo di 2 (due) giorni.

(2) Qualora l'Accordo di Conciliazione, di cui si chiede l'omologazione in Atto di Conciliazione, non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 27, comma (2), il Giudice titolare della causa ha l'obbligo di restituire l'Accordo di Conciliazione al Mediatore e alle Parti, indicando gli aspetti da correggere.

(3) Dopo aver tenuto un incontro con le Parti, il Mediatore ha l'obbligo di ripresentare al Giudice titolare della causa l'Accordo di Conciliazione corretto, entro un termine massimo di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di ricezione delle indicazioni di correzione di cui al comma (2).

(4) Entro un termine massimo di 3 (tre) giorni dalla ricezione dell'Accordo di Conciliazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 27, comma (2), il Giudice titolare della causa emette il provvedimento che fissa l'udienza per la lettura dell'Atto di Conciliazione.

(5) L'Accordo di Conciliazione omologato con l'Atto di Conciliazione è soggetto alle disposizioni in materia di trasparenza dell'informazione presso il Tribunale.

Parte Quinta – Accordo di Conciliazione Parziale

Articolo 29

(1) Qualora il procedimento di Mediazione raggiunga un accordo tra l'attore e una parte dei convenuti, l'attore modifica la domanda, non proponendola più nei confronti della parte convenuta che non ha raggiunto l'accordo.

(2) L'Accordo di Conciliazione Parziale tra le parti di cui al comma (1) è redatto e sottoscritto dall'attore, dalla parte dei convenuti che ha raggiunto l'accordo e dal Mediatore.

(3) L'Accordo di Conciliazione Parziale di cui al comma (2) può essere omologato con Atto di Conciliazione, purché non riguardi beni, patrimonio e/o interessi della parte che non ha raggiunto l'accordo, e purché soddisfi le condizioni dell'articolo 27, comma (2).

(4) L'attore può riproporre la domanda nei confronti della parte che non ha raggiunto l'Accordo di Conciliazione Parziale di cui al comma (1).

(5) Qualora vi siano più attori e una parte di essi raggiunga un accordo con una parte o la totalità dei convenuti, mentre la restante parte degli attori, che non ha raggiunto l'accordo, non intenda modificare la domanda, la Mediazione è dichiarata non riuscita.

(6) L'Accordo di Conciliazione Parziale tra le parti di cui al comma (1) non può essere concluso in sede di conciliazione volontaria nella fase di esame della causa e nei gradi di impugnazione (appello, cassazione o revocazione).

Articolo 30

(1) Qualora le Parti raggiungano un accordo su una parte, anziché sulla totalità, dell'oggetto della causa o delle pretese giuridiche, il Mediatore trasmette tale Accordo di Conciliazione Parziale, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 27, comma (2), al Giudice titolare della causa quale allegato alla relazione del Mediatore.

(2) Il Giudice titolare della causa prosegue l'esame relativo all'oggetto della causa o alle pretese giuridiche non ancora oggetto di accordo tra le Parti.

(3) Qualora la Mediazione raggiunga un accordo parziale sull'oggetto della causa o sulle pretese giuridiche, il Giudice titolare della causa ha l'obbligo di dare atto di tale Accordo di Conciliazione Parziale nella motivazione e nel dispositivo della sentenza.

(4) L'Accordo di Conciliazione Parziale di cui ai commi (1), (2) e (3) si applica alla conciliazione volontaria nella fase di esame della causa e nei gradi di impugnazione (appello, cassazione o revocazione).

Articolo 31

(1) Nella Mediazione delle cause di divorzio nell'ambito della giurisdizione religiosa in cui la domanda di divorzio sia cumulata con altre pretese, qualora le Parti non raggiungano un accordo per la riconciliazione coniugale, la Mediazione prosegue con riguardo alle altre pretese.

(2) Qualora le Parti raggiungano un accordo sulle altre pretese di cui al comma (1), l'accordo è formalizzato in un Accordo di Conciliazione Parziale, con l'inserimento di una clausola che ne indica la connessione con la causa di divorzio.

(3) L'Accordo di Conciliazione Parziale sulle altre pretese di cui al comma (2) può essere eseguito soltanto quando la sentenza del Giudice titolare della causa che accoglie la domanda di divorzio sia passata in giudicato.

(4) L'Accordo di Conciliazione Parziale sulle altre pretese di cui al comma (2) non si applica qualora il Giudice titolare della causa respinga la domanda o le Parti si riconcilino nel corso dell'esame della causa.

Parte Sesta – Mediazione non riuscita o non eseguibile

Articolo 32

(1) Il Mediatore ha l'obbligo di dichiarare che la Mediazione non è riuscita a raggiungere un accordo e di darne comunicazione scritta al Giudice titolare della causa, nei seguenti casi:

a. le Parti non raggiungono un accordo entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni e relativa proroga, di cui all'articolo 24, commi (2) e (3); oppure b. le Parti sono dichiarate prive di buona fede ai sensi dell'articolo 7, comma (2), lettere d ed e.

(2) Il Mediatore ha l'obbligo di dichiarare che la Mediazione non è eseguibile e di darne comunicazione scritta al Giudice titolare della causa, nei seguenti casi:

a. la Mediazione coinvolge beni, patrimonio o interessi manifestamente riferibili a un altro soggetto che: 1. non è stato incluso nell'atto di citazione, cosicché il soggetto interessato non diviene parte del procedimento di Mediazione; 2. è stato incluso come parte nell'atto di citazione — laddove le parti in causa siano più di un soggetto di diritto — ma non è comparso in udienza, cosicché non diviene parte del procedimento di Mediazione; oppure 3. è stato incluso come parte nell'atto di citazione — laddove le parti in causa siano più di un soggetto di diritto — ed è comparso in udienza, ma non è mai comparso nel procedimento di Mediazione; b. la Mediazione coinvolge le competenze di un ministero/ente/istituzione centrale o locale e/o di una Società Statale o Regionale a Partecipazione Pubblica che non è parte in causa, salvo che la parte in causa collegata a tali soggetti abbia ottenuto l'approvazione scritta del ministero/ente/istituzione e/o della Società Statale o Regionale a Partecipazione Pubblica per adottare decisioni nel procedimento di Mediazione; c. le Parti sono dichiarate prive di buona fede ai sensi dell'articolo 7, comma (2), lettere a, b e c.

(3) Ricevuta la comunicazione di cui ai commi (1) e (2), il Giudice titolare della causa emette senza indugio il provvedimento di prosecuzione dell'esame della causa, secondo le disposizioni processuali vigenti.

CAPITOLO VI – CONCILIAZIONE VOLONTARIA

Parte Prima – Conciliazione volontaria nella fase di esame della causa

Articolo 33

(1) In ciascuna fase dell'esame della causa, il Giudice titolare della causa continua ad adoperarsi per promuovere o favorire la conciliazione fino al momento antecedente la pronuncia della sentenza.

(2) Le Parti, sulla base di un accordo, possono presentare al Giudice titolare della causa istanza per procedere alla conciliazione nella fase di esame della causa.

(3) Ricevuta l'istanza delle Parti per procedere alla conciliazione di cui al comma (2), il presidente del collegio del Giudice titolare della causa, con provvedimento, designa senza indugio uno dei Giudici titolari della causa per svolgere la funzione di Mediatore, dando preferenza al Giudice certificato.

(4) Il Giudice titolare della causa ha l'obbligo di sospendere il procedimento per un termine massimo di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal provvedimento di cui al comma (3).

Parte Seconda – Conciliazione volontaria nei gradi di impugnazione (appello, cassazione o revocazione)

Articolo 34

(1) Fintanto che la causa non sia stata decisa in grado di appello, cassazione o revocazione, le Parti, sulla base di un accordo, possono intraprendere un tentativo di conciliazione.

(2) Ove lo desiderino, le Parti, per il tramite del presidente del Tribunale, presentano per iscritto l'Accordo di Conciliazione al Giudice titolare della causa in grado di appello, cassazione o revocazione, affinché sia deciso con Atto di Conciliazione, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 27, comma (2).

(3) L'Accordo di Conciliazione di cui al comma (2) deve contenere una clausola che deroghi alla decisione già emessa.

(4) L'Atto di Conciliazione è sottoscritto dal Giudice titolare della causa in grado di appello, cassazione o revocazione entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione dell'Accordo di Conciliazione.

(5) Qualora il fascicolo della causa in appello, cassazione o revocazione non sia stato ancora trasmesso, il fascicolo di causa e l'Accordo di Conciliazione sono trasmessi congiuntamente al Tribunale Superiore o alla Corte Suprema.

CAPITOLO VII – SEPARAZIONE DELLA MEDIAZIONE DAL CONTENZIOSO

Articolo 35

(1) A decorrere dal provvedimento che ordina lo svolgimento della Mediazione e designa il Mediatore ai sensi dell'articolo 20, comma (5), il termine del procedimento di Mediazione di cui all'articolo 24, commi (2) e (3), e all'articolo 33, comma (4), non è computato nel termine di definizione della causa stabilito dalla politica della Corte Suprema in materia di definizione delle cause presso i Tribunali di primo grado e di secondo grado nell'ambito delle 4 (quattro) giurisdizioni.

(2) Avverso la sentenza che dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell'articolo 22, comma (4), e dell'articolo 23, comma (8), nonché avverso il provvedimento di condanna alle Spese di Mediazione di cui all'articolo 23, comma (3), non è ammessa alcuna impugnazione.

(3) Qualora le Parti non riescano a raggiungere un accordo, le dichiarazioni e le ammissioni delle Parti rese nel procedimento di Mediazione non possono essere utilizzate come mezzo di prova nel procedimento giudiziario relativo alla causa.

(4) Gli appunti del Mediatore devono essere distrutti al termine del procedimento di Mediazione.

(5) Il Mediatore non può essere testimone nel procedimento giudiziario relativo alla causa in questione.

(6) Il Mediatore non può essere chiamato a rispondere, né penalmente né civilmente, del contenuto dell'Accordo di Conciliazione risultante dalla Mediazione.

CAPITOLO VIII – CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE

Articolo 36

(1) Le Parti che, con o senza l'assistenza di un Mediatore certificato, siano riuscite a risolvere la controversia al di fuori del Tribunale mediante un Accordo di Conciliazione, possono presentare tale Accordo di Conciliazione al Tribunale competente per ottenere un Atto di Conciliazione, mediante la proposizione di una domanda giudiziale.

(2) La proposizione della domanda di cui al comma (1) deve essere corredata dall'Accordo di Conciliazione e dai documenti probatori che dimostrano il rapporto giuridico delle Parti con l'oggetto della controversia.

(3) Il Giudice titolare della causa, alla presenza delle Parti, omologa l'Accordo di Conciliazione in Atto di Conciliazione soltanto se l'Accordo di Conciliazione è conforme alle condizioni dell'articolo 27, comma (2).

(4) L'Atto di Conciliazione relativo alla domanda volta a omologare l'Accordo di Conciliazione di cui al comma (1) deve essere pronunciato dal Giudice titolare della causa in udienza pubblica entro un termine massimo di 14 (quattordici) giorni decorrenti dall'iscrizione a ruolo della domanda.

(5) Copia dell'Atto di Conciliazione di cui al comma (4) deve essere consegnata alle Parti nello stesso giorno della sua pronuncia.

Articolo 37

(1) Qualora l'Accordo di Conciliazione presentato per l'omologazione in Atto di Conciliazione non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 27, comma (2), il Giudice titolare della causa ha l'obbligo di fornire alle Parti indicazioni sugli aspetti da correggere.

(2) Nel rispetto dei termini per la definizione della domanda di Atto di Conciliazione di cui all'articolo 36, comma (4), le Parti hanno l'obbligo di correggere senza indugio e ripresentare al Giudice titolare della causa l'Accordo di Conciliazione corretto.

CAPITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento della Corte Suprema, il Regolamento della Corte Suprema Numero 01 dell'Anno 2008 sulla Procedura di Mediazione presso i Tribunali è abrogato e dichiarato non più in vigore.

Articolo 39

Il presente Regolamento della Corte Suprema entra in vigore alla data della sua promulgazione.

Affinché chiunque ne sia informato, si ordina la promulgazione del presente Regolamento della Corte Suprema mediante pubblicazione nella Gazzetta di Stato della Repubblica di Indonesia.

Stabilito a Giacarta in data 3 febbraio 2016

IL PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA

firmato

MUHAMMAD HATTA ALI

Promulgato a Giacarta in data 4 febbraio 2016

IL DIRETTORE GENERALE DELLA LEGISLAZIONE DEL MINISTERO DEL DIRITTO E DEI DIRITTI UMANI DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA,

firmato

WIDODO EKATJAHJANA

GAZZETTA DI STATO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA ANNO 2016 NUMERO 175

Traduzione inglese

SUPREME COURT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 2016 ON MEDIATION PROCEDURE IN COURT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

a. that Mediation is an appropriate and effective means of peaceful dispute resolution, capable of opening wider access for the Parties to obtain a satisfactory and just settlement;

b. that within the framework of the bureaucratic reform of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, oriented towards the vision of realising a dignified Indonesian judiciary, one of the supporting elements is Mediation as an instrument to increase public access to justice and, at the same time, to implement the principle of simple, speedy and low-cost administration of justice;

c. that the applicable rules of civil procedure — Article 154 of the Code of Civil Procedure for Regions Outside Java and Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) and Article 130 of the Revised Indonesian Regulation (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) — encourage the Parties to pursue a settlement process that can be made effective through Mediation by integrating it into court litigation procedure;

d. that the Mediation Procedure in Court, as part of civil procedure, may strengthen and optimise the function of the judiciary in dispute resolution;

e. that Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 on Mediation Procedure in Court has not yet optimally met the need for a more effective implementation of Mediation, capable of increasing the success rate of Mediation in Court;

f. that based on the considerations referred to in points a, b, c, d and e, it is necessary to improve the Supreme Court Regulation on Mediation Procedure in Court.

In view of:

  1. the Code of Civil Procedure for Regions Outside Java and Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227);
  2. the Revised Indonesian Regulation (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);
  3. Law Number 3 of 2009 on the Second Amendment to Law Number 14 of 1985 on the Supreme Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 3, Supplement to the State Gazette Number 4958);
  4. Law Number 48 of 2009 on Judicial Power (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 157, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5076);

HAS DECIDED:

To enact: THE SUPREME COURT REGULATION ON MEDIATION PROCEDURE IN COURT.

CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Supreme Court Regulation, the following terms shall mean:

  1. Mediation is a method of dispute resolution through a negotiation process to reach an agreement between the Parties, assisted by a Mediator.
  2. Mediator is a Judge or other person holding a Mediator Certificate, acting as a neutral party who assists the Parties in the negotiation process in seeking possible solutions to the dispute, without deciding or imposing a settlement.
  3. Mediator Certificate is a document issued by the Supreme Court, or by an institution accredited by the Supreme Court, stating that a person has attended and passed Mediation certification training.
  4. List of Mediators is a record containing the names of Mediators appointed by decree of the Chairman of the Court, displayed in a place readily visible to the public.
  5. The Parties means two or more legal subjects in dispute who bring their dispute to the Court to obtain a settlement.
  6. Mediation Costs are the costs arising in the course of the Mediation process as part of the costs of the case, including, among others, the costs of summoning the Parties, travel costs of a party based on actual expenditure, meeting costs, expert costs, and/or other costs required in the Mediation process.
  7. Case Summary (Resume Perkara) is a document prepared by the Parties setting out the facts of the case and the settlement proposal.
  8. Settlement Agreement is the agreement resulting from Mediation, in the form of a document containing the terms of settlement of the dispute, signed by the Parties and the Mediator.
  9. Partial Settlement Agreement is an agreement between the plaintiff and some or all of the defendants, and an agreement of the Parties as to part, rather than the whole, of the subject matter of the case and/or the legal issues in dispute in the Mediation process.
  10. Deed of Settlement is the court instrument containing the text of the settlement and the Judge's ruling confirming the Settlement Agreement.
  11. Judge means a judge of a first-instance Court within the general courts or the religious courts.
  12. Examining Judge (panel) means the panel of judges appointed by the Chairman of the Court to examine and adjudicate the case.
  13. Court Staff means the registrar, secretary, deputy registrar, bailiff, deputy bailiff, judicial candidate and other staff.
  14. Court means a first-instance Court within the general courts or the religious courts.
  15. High Court means a court of appeal within the general courts or the religious courts.
  16. Day means a working day.

CHAPTER II – GUIDELINES ON MEDIATION IN COURT

Part One – Scope

Article 2

(1) The provisions on Mediation Procedure in this Supreme Court Regulation apply to litigation proceedings in Court, both within the general courts and within the religious courts.

(2) Courts outside the general courts and religious courts referred to in paragraph (1) may apply Mediation on the basis of this Supreme Court Regulation, to the extent permitted by statutory provisions.

Article 3

(1) Every Judge, Mediator, Party and/or legal counsel is required to follow the dispute resolution procedure through Mediation.

(2) The Examining Judge shall, in the reasoning of the judgment, state that a settlement through Mediation has been attempted in the case, naming the Mediator.

(3) An Examining Judge who fails to order the Parties to pursue Mediation, such that the Parties do not conduct Mediation, has violated the statutory provisions governing Mediation in Court.

(4) In the event of a violation of the provisions referred to in paragraph (3), if an appeal is filed, the Court of Appeal or the Supreme Court shall, by interlocutory decision, order the first-instance Court to conduct the Mediation process.

(5) The Chairman of the Court shall appoint a Judge Mediator other than the Examining Judge who renders the decision.

(6) The Mediation process referred to in paragraph (4) shall be conducted within a maximum period of 30 (thirty) days from receipt of notice of the interlocutory decision of the High Court or the Supreme Court.

(7) The Chairman of the Court shall submit the report on the outcome of the Mediation, together with the case file referred to in paragraph (6), to the High Court or the Supreme Court.

(8) On the basis of the report referred to in paragraph (7), the Examining Judge at the High Court or the Supreme Court shall render a decision.

Part Two – Types of Cases Subject to the Mediation Requirement

Article 4

(1) All civil disputes brought before the Court, including opposition proceedings (verzet) against a default judgment and opposition by a litigant party (partij verzet) or by a third party (derden verzet) against the execution of a judgment that has acquired final and binding force, must first be subject to a settlement attempt through Mediation, unless otherwise provided under this Supreme Court Regulation.

(2) Disputes excluded from the obligation to settle through Mediation referred to in paragraph (1) include:

a. disputes whose examination at trial is subject to a prescribed time limit for resolution, including, among others:    1. disputes resolved through Commercial Court procedure;    2. disputes resolved through Industrial Relations Court procedure;    3. objections to decisions of the Business Competition Supervisory Commission;    4. objections to decisions of the Consumer Dispute Settlement Body;    5. applications for annulment of an arbitral award;    6. objections to decisions of the Information Commission;    7. settlement of political party disputes;    8. disputes resolved through small claims procedure; and    9. other disputes whose examination at trial is subject to a time limit for resolution under statutory provisions;

b. disputes examined in the absence of the plaintiff or defendant despite having been duly summoned;

c. counterclaims (reconvention) and the joinder of third parties in a case (intervention);

d. disputes concerning the prevention, refusal, annulment and ratification of marriage;

e. disputes brought before the Court after an out-of-court settlement has been attempted through Mediation with the assistance of a certified Mediator registered with the local Court but declared unsuccessful, on the basis of a statement signed by the Parties and the certified Mediator.

(3) The statement of unsuccessful Mediation referred to in paragraph (2)(e) and a certified copy of the Mediator Certificate shall be attached to the statement of claim.

(4) On the basis of the Parties' agreement, disputes excluded from the Mediation requirement under paragraph (2)(a), (c) and (e) may nonetheless be settled through voluntary Mediation at the stage of examination of the case and at the appeal stage.

Part Three – Nature of the Mediation Process

Article 5

(1) The Mediation process is, in principle, closed/confidential, unless the Parties wish otherwise.

(2) The Mediator's submission of a report on a party's lack of good faith and on the failure of the Mediation process to the Examining Judge does not constitute a breach of the confidential nature of Mediation.

(3) Mediation meetings may be conducted through remote audio-visual communication media enabling all parties to see and hear one another directly and to participate in the meeting.

Part Four – Obligation to Attend Mediation

Article 6

(1) The Parties are required to attend Mediation meetings in person, with or without the assistance of legal counsel.

(2) Attendance by the Parties through remote audio-visual communication as referred to in Article 5(3) shall be deemed personal attendance.

(3) The Parties' failure to attend the Mediation process in person may only occur for a valid reason.

(4) A valid reason referred to in paragraph (3) includes, among others:

a. a state of health preventing attendance at the Mediation meeting, evidenced by a medical certificate; b. being under legal guardianship; c. having a residence, domicile or seat abroad; or d. performing state duties, or professional or work obligations that cannot be left.

Part Five – Good Faith in Pursuing Mediation

Article 7

(1) The Parties and/or their legal counsel are required to pursue Mediation in good faith.

(2) One party, or the Parties and/or their legal counsel, may be declared by the Mediator to have acted in bad faith where the party concerned:

a. fails to attend, after having been duly summoned twice in succession, Mediation meetings without valid reason; b. attends the first Mediation meeting but never attends subsequent meetings despite having been duly summoned twice in succession without valid reason; c. is repeatedly absent in a manner that disrupts the Mediation meeting schedule, without valid reason; d. attends Mediation meetings but fails to submit and/or respond to the other party's Case Summary; and/or e. fails, without valid reason, to sign the draft Settlement Agreement already agreed upon.

Part Six – Mediation Costs

Sub-Part 1 – Costs of the Mediator's Services

Article 8

(1) The services of a Judge Mediator and a Court Staff Mediator shall not be subject to any fee.

(2) The costs of the services of a non-judge Mediator who is not Court Staff shall be borne jointly by, or as agreed between, the Parties.

Sub-Part 2 – Costs of Summoning the Parties

Article 9

(1) The costs of summoning the Parties to attend the Mediation process shall first be borne by the plaintiff through the advance deposit for case costs.

(2) The costs of summoning referred to in paragraph (1) shall be added to the calculation of the costs of summoning the Parties to attend the hearing.

(3) Where the Parties succeed in reaching a Settlement Agreement, the costs of summoning referred to in paragraph (1) shall be borne jointly by, or as agreed between, the Parties.

(4) Where Mediation cannot be conducted or does not result in an agreement, the costs of summoning the Parties shall be borne by the losing party, except in divorce cases within the religious courts.

Article 10

Other costs, apart from the costs of the Mediator's services referred to in Article 8 and the costs of summoning the Parties referred to in Article 9, shall be borne by the Parties as agreed between them.

Part Seven – Venue of Mediation

Article 11

(1) Mediation shall be conducted in the Court's Mediation room or at another venue outside the Court agreed by the Parties.

(2) A Judge Mediator and a Court Staff Mediator are prohibited from conducting Mediation outside the Court.

(3) A non-judge Mediator who is not Court Staff, chosen or appointed jointly with a Judge Mediator or Court Staff Mediator in the same case, is required to conduct Mediation at the Court.

(4) The use of the Court's Mediation room for Mediation shall not be subject to any fee.

Part Eight – Governance of Mediation in Court

Article 12

(1) In support of the implementation of Mediation in Court, the Supreme Court shall establish governance arrangements including, among others:

a. policy planning, assessment and research on Mediation in Court; b. guidance, monitoring and supervision of the implementation of Mediation in Court; c. the granting of accreditation to, and evaluation of, accredited Mediation certification institutions; d. dissemination of information on Mediation; and e. development of cooperation with organisations, institutions or other parties, whether at national, regional or international level, in the field of Mediation.

(2) Further provisions on the governance referred to in paragraph (1) shall be established by Decision of the Chief Justice of the Supreme Court.

CHAPTER III – THE MEDIATOR

Part One – Mediator Certification and Institutional Accreditation

Article 13

(1) Every Mediator is required to hold a Mediator Certificate, obtained after attending and passing Mediator certification training organised by the Supreme Court or by an institution accredited by the Supreme Court.

(2) On the basis of a decree of the chairman of the Court, an uncertified Judge may perform the function of Mediator where there are no certified Mediators available, or their number is insufficient.

(3) Further provisions on the requirements and procedure for Mediator certification and the granting of accreditation to Mediator certification institutions shall be established by Decision of the Chief Justice of the Supreme Court.

Part Two – Stages of the Mediator's Duties

Article 14

In performing his or her function, the Mediator shall:

a. introduce himself or herself and give the Parties the opportunity to introduce themselves to one another; b. explain to the Parties the purpose, aim and nature of Mediation; c. explain the position and role of the Mediator as a neutral party who does not make decisions; d. establish, together with the Parties, the rules for conducting the Mediation; e. explain that the Mediator may hold a meeting with one party in the absence of the other (caucus); f. draw up, together with the Parties, the Mediation schedule; g. complete the mediation schedule form; h. give the Parties the opportunity to present the issues in dispute and settlement proposals; i. take stock of the issues in dispute and schedule their discussion according to priority; j. facilitate and encourage the Parties to: 1. explore and identify the Parties' underlying interests; 2. seek out the various settlement options best suited to the Parties; and 3. work together to reach a settlement; k. assist the Parties in drawing up and formulating the Settlement Agreement; l. report to the Examining Judge on the success, failure and/or impossibility of conducting the Mediation; m. declare that one or both Parties have acted in bad faith, and report this to the Examining Judge; n. perform such other duties as arise in the performance of his or her function.

Part Three – Mediator Code of Conduct

Article 15

(1) The Supreme Court shall establish a Mediator Code of Conduct.

(2) Every Mediator is required, in performing his or her function, to comply with the Mediator Code of Conduct referred to in paragraph (1).

Article 16

The Chairman of the Court is required to submit to the Chairman of the High Court and to the Supreme Court a report on the performance of Judges or Court Staff who have succeeded in resolving cases through Mediation.

CHAPTER IV – PRE-MEDIATION STAGE

Part One – Obligations of the Examining Judge

Article 17

(1) On the appointed hearing day, attended by the Parties, the Examining Judge shall require the Parties to pursue Mediation.

(2) The attendance of the Parties referred to in paragraph (1) shall be based on a valid and proper summons.

(3) A party who fails to attend the first hearing may be summoned once more in accordance with procedural practice.

(4) Where there is more than one party, Mediation shall nonetheless be conducted, once the summons has been validly and properly issued, even if not all parties are present.

(5) The absence of a co-defendant whose interest is not significant shall not preclude the conduct of Mediation.

(6) The Examining Judge is required to explain the Mediation Procedure to the Parties.

(7) The explanation referred to in paragraph (6) shall cover:

a. the meaning and benefits of Mediation; b. the Parties' obligation to attend Mediation meetings in person, together with the legal consequences of conduct in bad faith during the Mediation process; c. the costs that may arise from the use of a non-judge Mediator who is not Court Staff; d. the option of following up a Settlement Agreement through a Deed of Settlement or through withdrawal of the claim; and e. the Parties' obligation to sign the Mediation explanation form.

(8) The Examining Judge shall hand to the Parties the Mediation explanation form, containing a statement that the Parties:

a. have received a complete explanation of the Mediation procedure from the Examining Judge; b. properly understand the Mediation procedure; and c. are willing to pursue Mediation in good faith.

(9) The Mediation explanation form referred to in paragraph (8) shall be signed by the Parties and/or legal counsel immediately upon receiving the explanation from the Examining Judge, and shall form an integral and inseparable part of the case file.

(10) Information concerning the explanation given by the Examining Judge and the signing of the Mediation explanation form referred to in paragraph (9) must be recorded in the minutes of the hearing.

Part Two – Obligations of Legal Counsel

Article 18

(1) Legal counsel is required to assist the Parties in exercising their rights and performing their obligations in the Mediation process.

(2) The obligations of legal counsel referred to in paragraph (1) include, among others:

a. conveying to the Parties the explanation given by the Examining Judge under Article 17(7); b. encouraging the Parties to play a direct and active role in the Mediation process; c. assisting the Parties in identifying needs, interests and proposals for settling the dispute during the Mediation process; d. assisting the Parties in formulating the plan and proposal for a Settlement Agreement, where the Parties reach an agreement; e. explaining to the Parties the obligations of legal counsel.

(3) Where the Parties are unable to attend for valid reason as referred to in Article 6(4), legal counsel may represent the Parties in conducting the Mediation by producing a special power of attorney conferring on legal counsel the authority to make decisions.

(4) Legal counsel acting to represent the Parties as referred to in paragraph (3) is required to participate in the Mediation process in good faith and in a manner not adverse to the other party or its legal counsel.

Part Three – The Parties' Right to Choose a Mediator

Article 19

(1) The Parties have the right to choose one or more Mediators recorded in the Court's List of Mediators.

(2) Where there is more than one Mediator in the Mediation process, the division of duties among the Mediators shall be determined and agreed by the Mediators themselves.

(3) Further provisions on the List of Mediators referred to in paragraph (1) shall be regulated by Decision of the Chief Justice of the Supreme Court.

Part Four – Time Limit for Choosing a Mediator

Article 20

(1) After giving the explanation of the obligation to conduct Mediation referred to in Article 17(7), the Examining Judge shall require the Parties, on the same day or within a maximum of the following 2 (two) days, to negotiate in order to choose a Mediator, including as to the costs that may arise from choosing to use a non-judge Mediator who is not Court Staff.

(2) The Parties shall promptly inform the Examining Judge of their chosen Mediator.

(3) Where the Parties are unable to agree on the choice of Mediator within the period referred to in paragraph (1), the presiding judge of the panel of Examining Judges shall promptly appoint a Judge Mediator or a Court Staff Mediator.

(4) Where, at the same Court, there is no certified Judge other than the Examining Judge, nor certified Court Staff, the presiding judge of the panel of Examining Judges shall appoint one of the Examining Judges to perform the function of Mediator, giving preference to a certified Judge.

(5) Where the Parties have chosen a Mediator as referred to in paragraph (1), or the presiding judge of the panel of Examining Judges has appointed a Mediator as referred to in paragraph (3) or (4), the presiding judge of the panel of Examining Judges shall issue an order containing the direction to conduct Mediation and appointing the Mediator.

(6) The Examining Judge shall notify the Mediator of the order referred to in paragraph (5) through the deputy registrar.

(7) The Examining Judge is required to adjourn the trial proceedings in order to give the Parties the opportunity to pursue Mediation.

Part Five – Summoning of the Parties

Article 21

(1) The Mediator shall determine the day and date of the Mediation meeting after receiving the order appointing him or her as Mediator.

(2) Where Mediation is conducted at the Court building, the Mediator, under authority delegated from the Examining Judge and through the Registrar, shall summon the Parties, with the assistance of a bailiff or deputy bailiff, to attend the Mediation meeting.

(3) The authority referred to in paragraph (2) operates by operation of law without the need for a separate power of attorney, such that, in the absence of a specific instrument from the Examining Judge, the bailiff or deputy bailiff is nonetheless required to carry out the summoning order issued by the Mediator, whether a Judge Mediator or a non-judge Mediator.

Part Six – Legal Consequences of Bad Faith

Article 22

(1) Where the plaintiff is declared to have acted in bad faith in the Mediation process as referred to in Article 7(2), the claim shall be declared inadmissible by the Examining Judge.

(2) A plaintiff declared to have acted in bad faith as referred to in paragraph (1) shall also be liable to pay the Mediation Costs.

(3) The Mediator shall submit to the Examining Judge a report on the plaintiff's bad faith, together with a recommendation as to the imposition of Mediation Costs and the calculation of their amount, within the report on the failure or impossibility of conducting the Mediation.

(4) On the basis of the Mediator's report referred to in paragraph (3), the Examining Judge shall issue a final decision declaring the claim inadmissible and ordering payment of the Mediation Costs and case costs.

(5) The Mediation Costs imposed as a penalty on the plaintiff may be taken from the advance deposit for case costs or paid separately by the plaintiff and delivered to the defendant through the Court registry.

Article 23

(1) A defendant declared to have acted in bad faith as referred to in Article 7(2) shall be liable to pay the Mediation Costs.

(2) The Mediator shall submit to the Examining Judge a report on the defendant's bad faith, together with a recommendation as to the imposition of Mediation Costs and the calculation of their amount, within the report on the failure or impossibility of conducting the Mediation.

(3) On the basis of the Mediator's report referred to in paragraph (2), before continuing the examination, the Examining Judge shall, at the next scheduled hearing, be required to issue an order declaring the defendant to have acted in bad faith and ordering the defendant to pay the Mediation Costs.

(4) The Mediation Costs referred to in paragraph (3) form part of the case costs and must be stated in the operative part of the final judgment.

(5) Where the defendant referred to in paragraph (1) prevails in the judgment, the operative part shall state that the Mediation Costs are borne by the defendant, while the case costs remain borne by the plaintiff as the losing party.

(6) In divorce cases within the religious courts, the defendant referred to in paragraph (1) shall be ordered to pay the Mediation Costs, while the case costs shall be borne by the plaintiff.

(7) Payment of the Mediation Costs by the defendant, to be delivered to the plaintiff through the Court registry, shall follow the enforcement of the judgment once it has acquired final and binding force.

(8) Where the Parties are jointly declared to have acted in bad faith by the Mediator, the claim shall be declared inadmissible by the Examining Judge, without any order as to Mediation Costs.

CHAPTER V – STAGE OF THE MEDIATION PROCESS

Part One – Submission of the Case Summary and Time Limit of the Mediation Process

Article 24

(1) Within a maximum period of 5 (five) days from the order referred to in Article 20(5), the Parties may deliver the Case Summary to the other party and to the Mediator.

(2) The Mediation process shall run for a maximum period of 30 (thirty) days from the order directing that Mediation be conducted.

(3) By agreement of the Parties, the Mediation period may be extended for a maximum of a further 30 (thirty) days from the expiry of the period referred to in paragraph (2).

(4) The Mediator, at the request of the Parties, shall submit to the Examining Judge, together with the reasons therefor, the application for extension of the Mediation period referred to in paragraph (3).

Part Two – Scope of the Subject-Matter of Mediation Meetings

Article 25

(1) The subject-matter of negotiation in Mediation is not limited to the grounds and the relief sought in the claim.

(2) Where the Mediation reaches agreement on matters beyond those referred to in paragraph (1), the plaintiff shall amend the claim to include that agreement.

Part Three – Involvement of Experts and Community Figures

Article 26

(1) With the consent of the Parties and/or legal counsel, the Mediator may bring in one or more experts, community figures, religious leaders, or customary (adat) leaders.

(2) The Parties must first reach agreement as to the binding or non-binding effect of the explanations and/or assessments of the experts and/or community figures referred to in paragraph (1).

Part Four – Mediation Reaching an Agreement

Article 27

(1) If the Mediation succeeds in reaching an agreement, the Parties, with the assistance of the Mediator, are required to set out the agreement in writing in a Settlement Agreement signed by the Parties and the Mediator.

(2) In assisting with the formulation of the Settlement Agreement, the Mediator is required to ensure that the Settlement Agreement does not contain provisions that:

a. are contrary to law, public order and/or morality; b. are prejudicial to a third party; or c. cannot be performed.

(3) In a Mediation process conducted through representation by legal counsel, the Settlement Agreement may be signed only where there is a written statement of the Parties containing their approval of the agreement reached.

(4) The Parties may, through the Mediator, submit the Settlement Agreement to the Examining Judge for confirmation in a Deed of Settlement.

(5) Where the Parties do not wish the Settlement Agreement to be confirmed in a Deed of Settlement, the Settlement Agreement must contain a withdrawal of the claim.

(6) The Mediator is required to report in writing to the Examining Judge on the success of the Mediation, attaching the Settlement Agreement.

Article 28

(1) Upon receiving the Settlement Agreement referred to in Article 27(6), the Examining Judge shall promptly study and examine it within a maximum period of 2 (two) days.

(2) Where the Settlement Agreement submitted for confirmation in a Deed of Settlement does not satisfy the conditions referred to in Article 27(2), the Examining Judge is required to return the Settlement Agreement to the Mediator and the Parties, together with guidance on what must be corrected.

(3) After holding a meeting with the Parties, the Mediator is required to resubmit the corrected Settlement Agreement to the Examining Judge within a maximum period of 7 (seven) days from the date of receipt of the corrective guidance referred to in paragraph (2).

(4) Within a maximum of 3 (three) days after receiving a Settlement Agreement that satisfies the conditions referred to in Article 27(2), the Examining Judge shall issue an order setting the hearing date for the reading of the Deed of Settlement.

(5) A Settlement Agreement confirmed by a Deed of Settlement shall be subject to the provisions on public access to information at Court.

Part Five – Partial Settlement Agreement

Article 29

(1) Where the Mediation process results in an agreement between the plaintiff and some of the defendants, the plaintiff shall amend the claim so as no longer to name as opposing party the defendant(s) who did not reach agreement.

(2) The Partial Settlement Agreement between the parties referred to in paragraph (1) shall be drawn up and signed by the plaintiff, the defendants who reached agreement, and the Mediator.

(3) The Partial Settlement Agreement referred to in paragraph (2) may be confirmed by a Deed of Settlement, provided it does not concern the assets, property and/or interests of the party who did not reach agreement, and provided it satisfies the conditions of Article 27(2).

(4) The plaintiff may re-file the claim against the party who did not reach the Partial Settlement Agreement referred to in paragraph (1).

(5) Where there is more than one plaintiff and some of the plaintiffs reach agreement with some or all of the defendants, but the remaining plaintiffs who did not reach agreement are unwilling to amend the claim, the Mediation shall be declared unsuccessful.

(6) The Partial Settlement Agreement between the parties referred to in paragraph (1) may not be concluded in voluntary conciliation at the stage of examination of the case and at the stage of appeal, cassation, or review (peninjauan kembali).

Article 30

(1) Where the Parties reach agreement on part, rather than the whole, of the subject-matter of the case or the legal claims, the Mediator shall submit that Partial Settlement Agreement, having regard to the conditions of Article 27(2), to the Examining Judge as an attachment to the Mediator's report.

(2) The Examining Judge shall continue the examination of the subject-matter of the case or the legal claims that the Parties have not yet succeeded in settling.

(3) Where the Mediation reaches a partial agreement on the subject-matter of the case or the legal claims, the Examining Judge is required to record that Partial Settlement Agreement in the reasoning and the operative part of the judgment.

(4) The Partial Settlement Agreement referred to in paragraphs (1), (2) and (3) applies to voluntary conciliation at the stage of examination of the case and at the stage of appeal, cassation, or review.

Article 31

(1) For Mediation in divorce cases within the religious courts where the divorce claim is combined with other claims, if the Parties do not reach agreement to reconcile, the Mediation shall continue with respect to the other claims.

(2) Where the Parties reach agreement on the other claims referred to in paragraph (1), the agreement shall be set out in a Partial Settlement Agreement, containing a clause linking it to the divorce case.

(3) The Partial Settlement Agreement on the other claims referred to in paragraph (2) may be implemented only once the Examining Judge's judgment granting the divorce claim has acquired final and binding force.

(4) The Partial Settlement Agreement on the other claims referred to in paragraph (2) shall not apply where the Examining Judge dismisses the claim, or the Parties reconcile during the examination of the case.

Part Six – Unsuccessful or Non-Implementable Mediation

Article 32

(1) The Mediator is required to declare that the Mediation has failed to reach an agreement and to notify the Examining Judge thereof in writing, where:

a. the Parties do not reach an agreement within the maximum period of 30 (thirty) days, together with any extension thereof, referred to in Article 24(2) and (3); or b. the Parties are declared to have acted in bad faith as referred to in Article 7(2)(d) and (e).

(2) The Mediator is required to declare that the Mediation cannot be implemented and to notify the Examining Judge thereof in writing, where:

a. it involves assets, property or interests plainly connected to another party who: 1. was not included in the statement of claim, such that the interested other party did not become a party to the Mediation process; 2. was included as a party in the statement of claim, where the litigant parties comprise more than one legal subject, but did not attend the hearing and so did not become a party to the Mediation process; or 3. was included as a party in the statement of claim, where the litigant parties comprise more than one legal subject, and attended the hearing, but never attended the Mediation process; b. it involves the authority of a central or regional ministry/institution/agency and/or a State-Owned or Regionally-Owned Enterprise that is not a party to the case, unless the litigant party connected to such parties has obtained written approval from the ministry/institution/agency and/or State-Owned or Regionally-Owned Enterprise to make decisions in the Mediation process; c. the Parties are declared to have acted in bad faith as referred to in Article 7(2)(a), (b) and (c).

(3) Upon receiving the notification referred to in paragraphs (1) and (2), the Examining Judge shall promptly issue an order to continue the examination of the case in accordance with the applicable procedural provisions.

CHAPTER VI – VOLUNTARY CONCILIATION

Part One – Voluntary Conciliation at the Case-Examination Stage

Article 33

(1) At every stage of the examination of the case, the Examining Judge shall continue to endeavour to promote or bring about conciliation until before the pronouncement of judgment.

(2) The Parties may, by agreement, apply to the Examining Judge to conduct conciliation at the case-examination stage.

(3) Upon receiving the Parties' application to conduct conciliation referred to in paragraph (2), the presiding judge of the panel of Examining Judges shall, by order, promptly appoint one of the Examining Judges to perform the function of Mediator, giving preference to a certified Judge.

(4) The Examining Judge is required to adjourn the trial for a maximum period of 14 (fourteen) days from the order referred to in paragraph (3).

Part Two – Voluntary Conciliation at the Appeal, Cassation, or Review Stage

Article 34

(1) So long as the case has not yet been decided at the appeal, cassation, or review stage, the Parties may, by agreement, pursue conciliation.

(2) If desired, the Parties, through the chairman of the Court, shall submit the Settlement Agreement in writing to the Examining Judge at the appeal, cassation, or review stage, to be decided by a Deed of Settlement, provided the conditions of Article 27(2) are satisfied.

(3) The Settlement Agreement referred to in paragraph (2) must contain a provision superseding the judgment already rendered.

(4) The Deed of Settlement shall be signed by the Examining Judge at the appeal, cassation, or review stage within a maximum period of 30 (thirty) days from receipt of the Settlement Agreement.

(5) Where the case file for the appeal, cassation, or review has not yet been sent, the case file and the Settlement Agreement shall be sent together to the High Court or the Supreme Court.

CHAPTER VII – SEPARATION OF MEDIATION FROM LITIGATION

Article 35

(1) From the order directing that Mediation be conducted and appointing the Mediator referred to in Article 20(5), the period of the Mediation process referred to in Article 24(2) and (3), and Article 33(4), shall not be included in the case-resolution time limit set by Supreme Court policy on the resolution of cases at first-instance and appellate Courts within the 4 (four) court jurisdictions.

(2) No appeal shall lie against a judgment declaring a claim inadmissible as referred to in Article 22(4) and Article 23(8), nor against an order imposing Mediation Costs as referred to in Article 23(3).

(3) Where the Parties fail to reach an agreement, statements and admissions made by the Parties in the Mediation process may not be used as evidence in the trial proceedings.

(4) The Mediator's notes must be destroyed upon the conclusion of the Mediation process.

(5) A Mediator may not be a witness in the trial proceedings relating to the case in question.

(6) A Mediator may not be held criminally or civilly liable for the content of a Settlement Agreement resulting from Mediation.

CHAPTER VIII – OUT-OF-COURT SETTLEMENT

Article 36

(1) The Parties, with or without the assistance of a certified Mediator, who succeed in settling a dispute outside the Court through a Settlement Agreement, may submit that Settlement Agreement to the competent Court to obtain a Deed of Settlement by filing a claim.

(2) The filing of a claim referred to in paragraph (1) must be accompanied by the Settlement Agreement and documentary evidence demonstrating the Parties' legal relationship to the subject-matter of the dispute.

(3) The Examining Judge, in the presence of the Parties, shall confirm the Settlement Agreement as a Deed of Settlement only if the Settlement Agreement complies with the conditions of Article 27(2).

(4) The Deed of Settlement on the claim confirming the Settlement Agreement referred to in paragraph (1) must be pronounced by the Examining Judge at a public hearing within a maximum period of 14 (fourteen) days from registration of the claim.

(5) A copy of the Deed of Settlement referred to in paragraph (4) must be delivered to the Parties on the same day as its pronouncement.

Article 37

(1) Where a Settlement Agreement submitted for confirmation as a Deed of Settlement does not satisfy the conditions referred to in Article 27(2), the Examining Judge is required to give the Parties guidance on what must be corrected.

(2) Having regard to the time limit for the disposal of the application for a Deed of Settlement referred to in Article 36(4), the Parties are required promptly to correct and resubmit the corrected Settlement Agreement to the Examining Judge.

CHAPTER IX – CLOSING PROVISIONS

Article 38

Upon the entry into force of this Supreme Court Regulation, Supreme Court Regulation Number 01 of 2008 on Mediation Procedure in Court is repealed and declared no longer in force.

Article 39

This Supreme Court Regulation shall enter into force on the date of its promulgation.

For public information, the promulgation of this Supreme Court Regulation shall be ordered by publication in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta on 3 February 2016

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

signed

MUHAMMAD HATTA ALI

Promulgated in Jakarta on 4 February 2016

DIRECTOR GENERAL OF LEGISLATION MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

WIDODO EKATJAHJANA

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 2016 NUMBER 175

Traduzione francese

RÈGLEMENT DE LA COUR SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE NUMÉRO 1 DE L'ANNÉE 2016 RELATIF À LA PROCÉDURE DE MÉDIATION DEVANT LES TRIBUNAUX

PAR LA GRÂCE DE DIEU TOUT-PUISSANT

LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,

Considérant :

a. que la Médiation constitue un mode de règlement pacifique des différends approprié et efficace, susceptible d'ouvrir aux Parties un accès plus large à un règlement satisfaisant et équitable ;

b. que, dans le cadre de la réforme administrative de la Cour suprême de la République d'Indonésie, orientée vers la réalisation d'un système judiciaire indonésien digne et respecté, l'un des éléments de soutien est la Médiation, en tant qu'instrument permettant d'accroître l'accès du public à la justice tout en mettant en œuvre le principe d'une administration de la justice simple, rapide et peu coûteuse ;

c. que les règles de procédure civile en vigueur — l'article 154 du Règlement de procédure judiciaire pour les régions extérieures à Java et Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) et l'article 130 du Règlement indonésien révisé (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) — incitent les Parties à emprunter la voie de la conciliation, laquelle peut être mise en œuvre au moyen de la Médiation, en l'intégrant à la procédure contentieuse devant le Tribunal ;

d. que la Procédure de Médiation devant le Tribunal, en tant qu'élément de la procédure civile, est de nature à renforcer et à optimiser la fonction de l'institution judiciaire dans le règlement des différends ;

e. que le Règlement de la Cour suprême de la République d'Indonésie numéro 1 de l'année 2008 relatif à la Procédure de Médiation devant les Tribunaux n'a pas encore répondu de manière optimale au besoin d'une mise en œuvre plus efficace de la Médiation, apte à accroître le taux de réussite de la Médiation devant les Tribunaux ;

f. que, sur le fondement des considérations énoncées aux points a, b, c, d et e, il est nécessaire de perfectionner le Règlement de la Cour suprême relatif à la Procédure de Médiation devant les Tribunaux.

Vu :

  1. le Règlement de procédure judiciaire pour les régions extérieures à Java et Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) ;
  2. le Règlement indonésien révisé (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) ;
  3. la Loi numéro 3 de l'année 2009 portant deuxième modification de la Loi numéro 14 de l'année 1985 relative à la Cour suprême (Journal officiel de la République d'Indonésie de 2009, numéro 3, Supplément au Journal officiel numéro 4958) ;
  4. la Loi numéro 48 de l'année 2009 relative au pouvoir judiciaire (Journal officiel de la République d'Indonésie de 2009, numéro 157, Supplément au Journal officiel de la République d'Indonésie numéro 5076) ;

DÉCIDE :

D'arrêter : LE RÈGLEMENT DE LA COUR SUPRÊME RELATIF À LA PROCÉDURE DE MÉDIATION DEVANT LES TRIBUNAUX.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Aux fins du présent Règlement de la Cour suprême, on entend par :

  1. Médiation : le mode de règlement des différends au moyen d'un processus de négociation visant à obtenir un accord entre les Parties, avec l'assistance d'un Médiateur.
  2. Médiateur : le Juge ou toute autre personne titulaire d'un Certificat de Médiateur, agissant en qualité de tiers neutre qui assiste les Parties dans le processus de négociation afin de rechercher les diverses possibilités de règlement du différend, sans recourir à un mode décisoire ou imposé de règlement.
  3. Certificat de Médiateur : le document délivré par la Cour suprême ou par un organisme accrédité par la Cour suprême, attestant qu'une personne a suivi avec succès une formation de certification en Médiation.
  4. Liste des Médiateurs : le registre contenant les noms des Médiateurs désignés par décision du Président du Tribunal, affiché en un lieu aisément visible du public.
  5. Les Parties : deux ou plusieurs sujets de droit en litige, qui ont saisi le Tribunal aux fins d'obtenir un règlement de leur différend.
  6. Frais de Médiation : les frais exposés au cours de la procédure de Médiation en tant qu'élément des dépens, comprenant notamment les frais de convocation des Parties, les frais de déplacement d'une partie sur la base des dépenses effectivement engagées, les frais de réunion, les honoraires d'experts et/ou les autres frais nécessaires à la procédure de Médiation.
  7. Résumé de l'affaire (Resume Perkara) : le document établi par les Parties, exposant les faits de la cause et la proposition de conciliation.
  8. Accord de Conciliation : l'accord résultant de la Médiation, établi sous la forme d'un document énonçant les conditions de règlement du différend, signé par les Parties et le Médiateur.
  9. Accord de Conciliation Partielle : l'accord conclu entre le demandeur et une partie ou la totalité des défendeurs, ainsi que l'accord des Parties portant sur une partie, et non sur la totalité, de l'objet du litige et/ou des questions juridiques litigieuses dans le cadre de la procédure de Médiation.
  10. Acte de Conciliation : l'acte judiciaire contenant le texte de l'accord de conciliation et le jugement du Juge qui l'homologue.
  11. Juge : le juge d'un Tribunal de première instance relevant de la juridiction de droit commun ou de la juridiction religieuse.
  12. Juge chargé de l'affaire : la formation de jugement désignée par le Président du Tribunal pour examiner et juger l'affaire.
  13. Personnel du tribunal : le greffier, le secrétaire, le greffier adjoint, l'huissier, l'huissier adjoint, le magistrat stagiaire et les autres agents.
  14. Tribunal : le tribunal de première instance relevant de la juridiction de droit commun ou de la juridiction religieuse.
  15. Tribunal Supérieur (Cour d'appel) : la juridiction du second degré (d'appel) relevant de la juridiction de droit commun ou de la juridiction religieuse.
  16. Jour : jour ouvré.

CHAPITRE II – LIGNES DIRECTRICES SUR LA MÉDIATION DEVANT LES TRIBUNAUX

Section première – Champ d'application

Article 2

(1) Les dispositions relatives à la Procédure de Médiation contenues dans le présent Règlement de la Cour suprême s'appliquent à la procédure contentieuse devant le Tribunal, tant dans le cadre de la juridiction de droit commun que dans celui de la juridiction religieuse.

(2) Les juridictions étrangères à la juridiction de droit commun et à la juridiction religieuse visées à l'alinéa (1) peuvent appliquer la Médiation sur le fondement du présent Règlement de la Cour suprême, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires le permettent.

Article 3

(1) Tout Juge, Médiateur, toute Partie et/ou tout avocat est tenu de suivre la procédure de règlement des différends par la Médiation.

(2) Le Juge chargé de l'affaire est tenu de mentionner, dans les motifs du jugement, qu'une tentative de conciliation par la Médiation a été effectuée dans l'affaire, en indiquant le nom du Médiateur.

(3) Le Juge chargé de l'affaire qui n'ordonne pas aux Parties de recourir à la Médiation, de sorte que les Parties ne procèdent pas à la Médiation, viole les dispositions législatives et réglementaires régissant la Médiation devant le Tribunal.

(4) En cas de violation des dispositions visées à l'alinéa (3), si une voie de recours est exercée, le Tribunal de second degré ou la Cour suprême ordonne, par décision avant dire droit, au Tribunal de première instance de procéder à la Médiation.

(5) Le Président du Tribunal désigne comme Médiateur un Juge autre que le Juge chargé de l'affaire qui statue.

(6) La procédure de Médiation visée à l'alinéa (4) est menée dans un délai maximal de 30 (trente) jours à compter de la réception de la notification de la décision avant dire droit du Tribunal Supérieur ou de la Cour suprême.

(7) Le Président du Tribunal transmet au Tribunal Supérieur ou à la Cour suprême le rapport sur l'issue de la Médiation, accompagné du dossier de l'affaire visé à l'alinéa (6).

(8) Sur la base du rapport visé à l'alinéa (7), le Juge chargé de l'affaire au Tribunal Supérieur ou à la Cour suprême rend sa décision.

Section deuxième – Catégories d'affaires soumises à l'obligation de Médiation

Article 4

(1) Tous les litiges civils portés devant le Tribunal, y compris les instances en opposition (verzet) à un jugement par défaut et les oppositions formées par une partie au litige (partij verzet) ou par un tiers (derden verzet) à l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée, doivent au préalable faire l'objet d'une tentative de règlement par la Médiation, sauf disposition contraire du présent Règlement de la Cour suprême.

(2) Sont exclus de l'obligation de règlement par la Médiation visée à l'alinéa (1) les litiges suivants :

a. les litiges dont l'examen à l'audience est soumis à un délai de règlement déterminé, comprenant notamment :    1. les litiges réglés selon la procédure du Tribunal de commerce ;    2. les litiges réglés selon la procédure du Tribunal des relations de travail ;    3. les oppositions aux décisions de la Commission de contrôle de la concurrence ;    4. les oppositions aux décisions de l'Organisme de règlement des litiges de consommation ;    5. les demandes d'annulation d'une sentence arbitrale ;    6. les oppositions aux décisions de la Commission de l'information ;    7. le règlement des litiges entre partis politiques ;    8. les litiges réglés selon la procédure de la demande simplifiée (petites créances) ; et    9. les autres litiges dont l'examen à l'audience est soumis à un délai de règlement en vertu des dispositions législatives et réglementaires ;

b. les litiges dont l'examen se déroule en l'absence du demandeur ou du défendeur régulièrement cité ;

c. la demande reconventionnelle et l'intervention d'un tiers dans une instance ;

d. les litiges relatifs à l'empêchement, au refus, à l'annulation et à la validation du mariage ;

e. les litiges portés devant le Tribunal après qu'une tentative de règlement extrajudiciaire par la Médiation, avec l'assistance d'un Médiateur certifié inscrit auprès du Tribunal local, a échoué, sur la base d'une déclaration signée par les Parties et le Médiateur certifié.

(3) La déclaration d'échec de la Médiation visée à l'alinéa (2), point e, et une copie certifiée conforme du Certificat de Médiateur sont jointes à l'assignation.

(4) Sur la base d'un accord des Parties, les litiges exclus de l'obligation de Médiation en vertu de l'alinéa (2), points a, c et e, peuvent néanmoins être réglés par une Médiation volontaire au stade de l'examen de l'affaire et aux stades des voies de recours.

Section troisième – Caractère de la procédure de Médiation

Article 5

(1) La procédure de Médiation revêt, en principe, un caractère confidentiel, sauf volonté contraire des Parties.

(2) La transmission par le Médiateur, au Juge chargé de l'affaire, du rapport relatif à la partie n'ayant pas agi de bonne foi et à l'échec de la procédure de Médiation ne constitue pas une atteinte au caractère confidentiel de la Médiation.

(3) Les réunions de Médiation peuvent se tenir au moyen de dispositifs de communication audiovisuelle à distance permettant à toutes les parties de se voir et de s'entendre directement et de participer à la réunion.

Section quatrième – Obligation de participer à la Médiation

Article 6

(1) Les Parties sont tenues de participer en personne aux réunions de Médiation, avec ou sans l'assistance d'un avocat.

(2) La participation des Parties par communication audiovisuelle à distance visée à l'article 5, alinéa (3), est réputée constituer une participation en personne.

(3) L'absence des Parties en personne dans la procédure de Médiation ne peut avoir lieu que pour un motif valable.

(4) Le motif valable visé à l'alinéa (3) comprend notamment :

a. un état de santé empêchant la participation à la réunion de Médiation, attesté par un certificat médical ; b. le placement sous tutelle ou curatelle ; c. la résidence, le domicile ou le siège à l'étranger ; ou d. l'exercice de fonctions étatiques ou d'obligations professionnelles auxquelles il ne peut être dérogé.

Section cinquième – Bonne foi dans la conduite de la Médiation

Article 7

(1) Les Parties et/ou leurs avocats sont tenus de conduire la Médiation de bonne foi.

(2) L'une des parties, ou les Parties et/ou leurs avocats, peuvent être déclarés par le Médiateur avoir agi de mauvaise foi lorsque l'intéressé :

a. ne comparaît pas, après avoir été régulièrement convoqué à deux reprises consécutives, aux réunions de Médiation, sans motif valable ; b. a assisté à la première réunion de Médiation, mais n'a jamais comparu aux réunions suivantes bien qu'ayant été régulièrement convoqué à deux reprises consécutives, sans motif valable ; c. s'absente de façon répétée, perturbant le calendrier des réunions de Médiation, sans motif valable ; d. assiste aux réunions de Médiation, mais ne présente pas et/ou ne répond pas au Résumé de l'affaire de l'autre partie ; et/ou e. ne signe pas, sans motif valable, le projet d'Accord de Conciliation déjà convenu.

Section sixième – Frais de Médiation

Sous-section 1 – Honoraires du Médiateur

Article 8

(1) Les services du Médiateur Juge et du Médiateur membre du Personnel du tribunal ne donnent lieu à aucuns frais.

(2) Les honoraires du Médiateur n'ayant pas la qualité de juge et étranger au Personnel du tribunal sont supportés conjointement par les Parties ou selon ce qu'elles conviennent.

Sous-section 2 – Frais de convocation des Parties

Article 9

(1) Les frais de convocation des Parties pour assister à la procédure de Médiation sont avancés par le demandeur, par le biais de la provision sur les dépens.

(2) Les frais de convocation visés à l'alinéa (1) sont ajoutés au calcul des frais de convocation des Parties pour assister à l'audience.

(3) Lorsque les Parties parviennent à un Accord de Conciliation, les frais de convocation visés à l'alinéa (1) sont supportés conjointement ou selon ce que les Parties conviennent.

(4) Lorsque la Médiation ne peut être mise en œuvre ou n'aboutit pas à un accord, les frais de convocation des Parties sont mis à la charge de la partie perdante, sauf en matière de divorce relevant de la juridiction religieuse.

Article 10

Les autres frais, distincts des honoraires du Médiateur visés à l'article 8 et des frais de convocation des Parties visés à l'article 9, sont mis à la charge des Parties selon ce qu'elles conviennent.

Section septième – Lieu de déroulement de la Médiation

Article 11

(1) La Médiation se déroule dans la salle de Médiation du Tribunal ou en tout autre lieu extérieur au Tribunal convenu par les Parties.

(2) Il est interdit au Médiateur Juge et au Médiateur membre du Personnel du tribunal de conduire la Médiation en dehors du Tribunal.

(3) Le Médiateur n'ayant pas la qualité de juge et étranger au Personnel du tribunal, choisi ou désigné conjointement avec un Médiateur Juge ou un Médiateur membre du Personnel du tribunal dans une même affaire, est tenu de conduire la Médiation au sein du Tribunal.

(4) L'utilisation de la salle de Médiation du Tribunal aux fins de la Médiation ne donne lieu à aucuns frais.

Section huitième – Gouvernance de la Médiation devant les Tribunaux

Article 12

(1) Afin de soutenir la mise en œuvre de la Médiation devant les Tribunaux, la Cour suprême établit une gouvernance comprenant notamment :

a. la planification des politiques, les études et les recherches relatives à la Médiation devant les Tribunaux ; b. l'encadrement, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la Médiation devant les Tribunaux ; c. l'octroi de l'accréditation et l'évaluation des organismes accrédités de certification en Médiation ; d. la diffusion d'informations relatives à la Médiation ; et e. le développement de la coopération avec des organisations, organismes ou autres acteurs, aux niveaux national, régional ou international, dans le domaine de la Médiation.

(2) Les modalités complémentaires relatives à la gouvernance visée à l'alinéa (1) sont fixées par Décision du Président de la Cour suprême.

CHAPITRE III – LE MÉDIATEUR

Section première – Certification du Médiateur et accréditation des organismes

Article 13

(1) Tout Médiateur est tenu de détenir un Certificat de Médiateur, obtenu après avoir suivi avec succès une formation de certification des Médiateurs organisée par la Cour suprême ou par un organisme accrédité par la Cour suprême.

(2) Sur le fondement d'une décision du président du Tribunal, un Juge non certifié peut exercer la fonction de Médiateur en l'absence de Médiateurs certifiés ou en cas d'insuffisance de leur nombre.

(3) Les modalités complémentaires relatives aux conditions et à la procédure de certification des Médiateurs, ainsi qu'à l'octroi de l'accréditation aux organismes de certification des Médiateurs, sont fixées par Décision du Président de la Cour suprême.

Section deuxième – Missions du Médiateur

Article 14

Dans l'exercice de sa fonction, le Médiateur a pour mission :

a. de se présenter et de donner aux Parties l'occasion de se présenter mutuellement ; b. d'expliquer aux Parties l'objet, la finalité et la nature de la Médiation ; c. d'expliquer la position et le rôle du Médiateur, en tant que tiers neutre qui ne rend pas de décision ; d. d'établir, avec les Parties, les règles de déroulement de la Médiation ; e. d'expliquer que le Médiateur peut tenir une réunion avec une seule partie, en l'absence de l'autre (caucus) ; f. d'établir, avec les Parties, le calendrier de la Médiation ; g. de remplir le formulaire de calendrier de médiation ; h. de donner aux Parties l'occasion d'exposer les questions litigieuses et les propositions de conciliation ; i. de recenser les questions litigieuses et d'en programmer l'examen par ordre de priorité ; j. de faciliter et d'encourager les Parties à : 1. explorer et identifier leurs intérêts respectifs ; 2. rechercher les diverses options de règlement les plus favorables aux Parties ; et 3. collaborer pour parvenir à un règlement ; k. d'assister les Parties dans l'élaboration et la formulation de l'Accord de Conciliation ; l. de rendre compte au Juge chargé de l'affaire du succès, de l'échec et/ou de l'impossibilité de mener la Médiation ; m. de déclarer qu'une partie, ou les Parties, n'ont pas agi de bonne foi, et d'en informer le Juge chargé de l'affaire ; n. d'exercer les autres missions inhérentes à sa fonction.

Section troisième – Code de conduite du Médiateur

Article 15

(1) La Cour suprême établit le Code de Conduite du Médiateur.

(2) Tout Médiateur est tenu, dans l'exercice de sa fonction, de respecter le Code de Conduite du Médiateur visé à l'alinéa (1).

Article 16

Le Président du Tribunal est tenu de transmettre au Président du Tribunal Supérieur et à la Cour suprême le rapport relatif aux performances des Juges ou du Personnel du tribunal ayant réussi à régler des affaires par la Médiation.

CHAPITRE IV – PHASE PRÉALABLE À LA MÉDIATION

Section première – Obligations du Juge chargé de l'affaire

Article 17

(1) Lors de l'audience fixée, en présence des Parties, le Juge chargé de l'affaire enjoint aux Parties de recourir à la Médiation.

(2) La présence des Parties visée à l'alinéa (1) résulte d'une citation valable et régulière.

(3) La partie non comparante à la première audience peut être citée une seconde fois, conformément à la pratique procédurale.

(4) En présence de plusieurs parties, la Médiation est néanmoins conduite dès lors que la citation a été délivrée valablement et régulièrement, même si toutes les parties ne sont pas présentes.

(5) L'absence d'un codéfendeur dont l'intérêt n'est pas significatif ne fait pas obstacle à la conduite de la Médiation.

(6) Le Juge chargé de l'affaire est tenu d'expliquer la Procédure de Médiation aux Parties.

(7) L'explication visée à l'alinéa (6) porte sur :

a. la signification et les avantages de la Médiation ; b. l'obligation des Parties de participer en personne aux réunions de Médiation, ainsi que les conséquences juridiques d'un comportement de mauvaise foi au cours de la procédure de Médiation ; c. les frais susceptibles de résulter du recours à un Médiateur n'ayant pas la qualité de juge et étranger au Personnel du tribunal ; d. le choix de donner suite à l'Accord de Conciliation par un Acte de Conciliation ou par le retrait de la demande ; et e. l'obligation des Parties de signer le formulaire d'explication de la Médiation.

(8) Le Juge chargé de l'affaire remet aux Parties le formulaire d'explication de la Médiation, contenant la déclaration selon laquelle les Parties :

a. ont reçu du Juge chargé de l'affaire une explication complète de la procédure de Médiation ; b. ont bien compris la procédure de Médiation ; et c. sont disposées à conduire la Médiation de bonne foi.

(9) Le formulaire d'explication de la Médiation visé à l'alinéa (8) est signé par les Parties et/ou leur avocat immédiatement après avoir reçu l'explication du Juge chargé de l'affaire, et fait partie intégrante et indissociable du dossier de l'affaire.

(10) Les mentions relatives à l'explication donnée par le Juge chargé de l'affaire et à la signature du formulaire d'explication de la Médiation visé à l'alinéa (9) doivent figurer au procès-verbal d'audience.

Section deuxième – Obligations de l'avocat

Article 18

(1) L'avocat est tenu d'assister les Parties dans l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations au cours de la procédure de Médiation.

(2) Les obligations de l'avocat visées à l'alinéa (1) comprennent notamment :

a. de communiquer aux Parties l'explication donnée par le Juge chargé de l'affaire en application de l'article 17, alinéa (7) ; b. d'encourager les Parties à jouer un rôle direct et actif dans la procédure de Médiation ; c. d'aider les Parties à identifier leurs besoins, intérêts et propositions de règlement du différend au cours de la procédure de Médiation ; d. d'aider les Parties à formuler le plan et la proposition d'Accord de Conciliation, lorsque les Parties parviennent à un accord ; e. d'expliquer aux Parties les obligations de l'avocat.

(3) Lorsque les Parties sont empêchées de comparaître pour un motif valable visé à l'article 6, alinéa (4), l'avocat peut représenter les Parties dans la conduite de la Médiation, en produisant un mandat spécial conférant à l'avocat le pouvoir de prendre des décisions.

(4) L'avocat agissant en représentation des Parties visé à l'alinéa (3) est tenu de participer à la procédure de Médiation de bonne foi et selon des modalités non contraires aux intérêts de l'autre partie ou de son avocat.

Section troisième – Droit des Parties de choisir le Médiateur

Article 19

(1) Les Parties ont le droit de choisir un ou plusieurs Médiateurs inscrits sur la Liste des Médiateurs du Tribunal.

(2) Lorsque plusieurs Médiateurs interviennent dans la procédure de Médiation, la répartition des tâches entre les Médiateurs est déterminée et convenue par les Médiateurs eux-mêmes.

(3) Les modalités complémentaires relatives à la Liste des Médiateurs visée à l'alinéa (1) sont réglées par Décision du Président de la Cour suprême.

Section quatrième – Délai de choix du Médiateur

Article 20

(1) Après avoir donné l'explication relative à l'obligation de conduire la Médiation visée à l'article 17, alinéa (7), le Juge chargé de l'affaire enjoint aux Parties de négocier, le jour même ou dans un délai maximal de 2 (deux) jours suivants, aux fins de choisir le Médiateur, y compris en ce qui concerne les frais susceptibles de résulter du choix de recourir à un Médiateur n'ayant pas la qualité de juge et étranger au Personnel du tribunal.

(2) Les Parties communiquent sans délai au Juge chargé de l'affaire le Médiateur qu'elles ont choisi.

(3) Si les Parties ne parviennent pas à s'accorder sur le choix du Médiateur dans le délai visé à l'alinéa (1), le président de la formation du Juge chargé de l'affaire désigne sans délai un Médiateur Juge ou un Médiateur membre du Personnel du tribunal.

(4) Si, au sein du même Tribunal, il n'existe ni Juge autre que le Juge chargé de l'affaire ni Personnel du tribunal certifiés, le président de la formation du Juge chargé de l'affaire désigne l'un des Juges chargés de l'affaire pour exercer la fonction de Médiateur, en donnant la préférence à un Juge certifié.

(5) Si les Parties ont choisi un Médiateur conformément à l'alinéa (1), ou si le président de la formation du Juge chargé de l'affaire a désigné un Médiateur conformément aux alinéas (3) ou (4), le président de la formation du Juge chargé de l'affaire rend une ordonnance portant injonction de conduire la Médiation et désignation du Médiateur.

(6) Le Juge chargé de l'affaire notifie au Médiateur l'ordonnance visée à l'alinéa (5) par l'intermédiaire du greffier adjoint.

(7) Le Juge chargé de l'affaire est tenu de suspendre la procédure afin de donner aux Parties l'occasion de recourir à la Médiation.

Section cinquième – Convocation des Parties

Article 21

(1) Le Médiateur fixe le jour et la date de la réunion de Médiation, après avoir reçu l'ordonnance le désignant en qualité de Médiateur.

(2) Lorsque la Médiation se déroule dans les locaux du Tribunal, le Médiateur, sur délégation du Juge chargé de l'affaire et par l'intermédiaire du Greffier, convoque les Parties, avec l'assistance de l'huissier ou de l'huissier adjoint, afin qu'elles assistent à la réunion de Médiation.

(3) La délégation visée à l'alinéa (2) opère de plein droit, sans qu'il soit besoin d'établir un mandat, de sorte que, en l'absence d'un acte spécifique du Juge chargé de l'affaire, l'huissier ou l'huissier adjoint est néanmoins tenu d'exécuter l'ordre de convocation donné par le Médiateur, qu'il soit Juge ou non.

Section sixième – Conséquences juridiques de la mauvaise foi d'une partie

Article 22

(1) Lorsque le demandeur est déclaré avoir agi de mauvaise foi dans la procédure de Médiation, visée à l'article 7, alinéa (2), la demande est déclarée irrecevable par le Juge chargé de l'affaire.

(2) Le demandeur déclaré avoir agi de mauvaise foi conformément à l'alinéa (1) est également tenu au paiement des Frais de Médiation.

(3) Le Médiateur transmet au Juge chargé de l'affaire le rapport relatif à la mauvaise foi du demandeur, accompagné d'une recommandation quant à l'imposition des Frais de Médiation et à leur calcul, dans le cadre du rapport constatant l'échec ou l'impossibilité de conduire la Médiation.

(4) Sur la base du rapport du Médiateur visé à l'alinéa (3), le Juge chargé de l'affaire rend un jugement définitif déclarant la demande irrecevable et condamnant au paiement des Frais de Médiation et des dépens.

(5) Les Frais de Médiation mis à la charge du demandeur à titre de sanction peuvent être prélevés sur la provision sur les dépens ou être versés séparément par le demandeur et remis au défendeur par l'intermédiaire du greffe du Tribunal.

Article 23

(1) Le défendeur déclaré avoir agi de mauvaise foi conformément à l'article 7, alinéa (2), est tenu au paiement des Frais de Médiation.

(2) Le Médiateur transmet au Juge chargé de l'affaire le rapport relatif à la mauvaise foi du défendeur, accompagné d'une recommandation quant à l'imposition des Frais de Médiation et à leur calcul, dans le cadre du rapport constatant l'échec ou l'impossibilité de conduire la Médiation.

(3) Sur la base du rapport du Médiateur visé à l'alinéa (2), avant de poursuivre l'examen, le Juge chargé de l'affaire est tenu de rendre, à l'audience fixée suivante, une ordonnance déclarant la mauvaise foi du défendeur et le condamnant au paiement des Frais de Médiation.

(4) Les Frais de Médiation visés à l'alinéa (3) font partie des dépens et doivent être mentionnés dans le dispositif du jugement définitif.

(5) Lorsque le défendeur visé à l'alinéa (1) obtient gain de cause dans le jugement, le dispositif énonce que les Frais de Médiation sont mis à la charge du défendeur, tandis que les dépens demeurent à la charge du demandeur en tant que partie perdante.

(6) En matière de divorce relevant de la juridiction religieuse, le défendeur visé à l'alinéa (1) est condamné au paiement des Frais de Médiation, tandis que les dépens sont mis à la charge du demandeur.

(7) Le paiement des Frais de Médiation par le défendeur, devant être remis au demandeur par l'intermédiaire du greffe du Tribunal, suit les modalités d'exécution du jugement passé en force de chose jugée.

(8) Lorsque les Parties sont conjointement déclarées avoir agi de mauvaise foi par le Médiateur, la demande est déclarée irrecevable par le Juge chargé de l'affaire, sans condamnation aux Frais de Médiation.

CHAPITRE V – PHASE DE LA PROCÉDURE DE MÉDIATION

Section première – Remise du Résumé de l'affaire et délai de la procédure de Médiation

Article 24

(1) Dans un délai maximal de 5 (cinq) jours à compter de l'ordonnance visée à l'article 20, alinéa (5), les Parties peuvent remettre le Résumé de l'affaire à l'autre partie et au Médiateur.

(2) La procédure de Médiation se déroule dans un délai maximal de 30 (trente) jours à compter de l'ordonnance prescrivant la conduite de la Médiation.

(3) Sur accord des Parties, le délai de Médiation peut être prorogé pour une durée maximale de 30 (trente) jours supplémentaires à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa (2).

(4) Le Médiateur, à la demande des Parties, présente au Juge chargé de l'affaire, en indiquant les motifs, la demande de prorogation du délai de Médiation visée à l'alinéa (3).

Section deuxième – Champ des questions abordées lors des réunions de Médiation

Article 25

(1) L'objet de la négociation dans le cadre de la Médiation n'est pas limité aux moyens et aux conclusions de la demande.

(2) Lorsque la Médiation aboutit à un accord sur des questions autres que celles visées à l'alinéa (1), le demandeur modifie la demande en y intégrant cet accord.

Section troisième – Participation d'experts et de personnalités de la communauté

Article 26

(1) Avec l'accord des Parties et/ou de l'avocat, le Médiateur peut faire intervenir un ou plusieurs experts, personnalités de la communauté, chefs religieux ou chefs coutumiers (adat).

(2) Les Parties doivent préalablement s'accorder sur le caractère contraignant ou non des explications et/ou avis des experts et/ou personnalités de la communauté visés à l'alinéa (1).

Section quatrième – Médiation aboutissant à un accord

Article 27

(1) Si la Médiation aboutit à un accord, les Parties, avec l'assistance du Médiateur, sont tenues de formaliser l'accord par écrit dans un Accord de Conciliation signé par les Parties et le Médiateur.

(2) En aidant à la formulation de l'Accord de Conciliation, le Médiateur est tenu de veiller à ce que l'Accord de Conciliation ne contienne pas de clauses :

a. contraires à la loi, à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs ; b. préjudiciables à un tiers ; ou c. inexécutables.

(3) Dans une procédure de Médiation où les Parties sont représentées par un avocat, l'Accord de Conciliation ne peut être signé qu'en présence d'une déclaration écrite des Parties portant approbation de l'accord obtenu.

(4) Les Parties peuvent, par l'intermédiaire du Médiateur, soumettre l'Accord de Conciliation au Juge chargé de l'affaire afin qu'il soit homologué par un Acte de Conciliation.

(5) Lorsque les Parties ne souhaitent pas que l'Accord de Conciliation soit homologué par un Acte de Conciliation, l'Accord de Conciliation doit comporter le retrait de la demande.

(6) Le Médiateur est tenu de rendre compte par écrit au Juge chargé de l'affaire du succès de la Médiation, en joignant l'Accord de Conciliation.

Article 28

(1) Dès réception de l'Accord de Conciliation visé à l'article 27, alinéa (6), le Juge chargé de l'affaire l'examine sans délai, dans un délai maximal de 2 (deux) jours.

(2) Lorsque l'Accord de Conciliation dont l'homologation par Acte de Conciliation est demandée ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 27, alinéa (2), le Juge chargé de l'affaire est tenu de le renvoyer au Médiateur et aux Parties, en indiquant les points à corriger.

(3) Après avoir tenu une réunion avec les Parties, le Médiateur est tenu de soumettre à nouveau au Juge chargé de l'affaire l'Accord de Conciliation corrigé, dans un délai maximal de 7 (sept) jours à compter de la date de réception des indications de correction visées à l'alinéa (2).

(4) Dans un délai maximal de 3 (trois) jours après réception d'un Accord de Conciliation satisfaisant aux conditions visées à l'article 27, alinéa (2), le Juge chargé de l'affaire rend une ordonnance fixant la date d'audience pour la lecture de l'Acte de Conciliation.

(5) L'Accord de Conciliation homologué par un Acte de Conciliation est soumis aux dispositions relatives à la transparence de l'information au sein du Tribunal.

Section cinquième – Accord de Conciliation Partielle

Article 29

(1) Lorsque la procédure de Médiation aboutit à un accord entre le demandeur et une partie des défendeurs, le demandeur modifie la demande en ne dirigeant plus celle-ci contre le ou les défendeurs n'ayant pas conclu d'accord.

(2) L'Accord de Conciliation Partielle entre les parties visé à l'alinéa (1) est établi et signé par le demandeur, la partie des défendeurs ayant conclu l'accord, et le Médiateur.

(3) L'Accord de Conciliation Partielle visé à l'alinéa (2) peut être homologué par un Acte de Conciliation, dans la mesure où il ne porte pas sur les biens, le patrimoine et/ou les intérêts de la partie n'ayant pas conclu d'accord, et où il satisfait aux conditions de l'article 27, alinéa (2).

(4) Le demandeur peut réintroduire la demande contre la partie n'ayant pas conclu l'Accord de Conciliation Partielle visé à l'alinéa (1).

(5) Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs et qu'une partie d'entre eux parvient à un accord avec une partie ou la totalité des défendeurs, tandis que le reste des demandeurs n'ayant pas conclu d'accord refuse de modifier la demande, la Médiation est déclarée non aboutie.

(6) L'Accord de Conciliation Partielle entre les parties visé à l'alinéa (1) ne peut être conclu dans le cadre d'une conciliation volontaire au stade de l'examen de l'affaire et aux stades de l'appel, de la cassation ou de la révision.

Article 30

(1) Lorsque les Parties parviennent à un accord sur une partie, et non sur la totalité, de l'objet du litige ou des prétentions juridiques, le Médiateur transmet cet Accord de Conciliation Partielle, dans le respect des conditions de l'article 27, alinéa (2), au Juge chargé de l'affaire en annexe à son rapport.

(2) Le Juge chargé de l'affaire poursuit l'examen de l'objet du litige ou des prétentions juridiques n'ayant pas encore fait l'objet d'un accord entre les Parties.

(3) Lorsque la Médiation aboutit à un accord partiel sur l'objet du litige ou les prétentions juridiques, le Juge chargé de l'affaire est tenu de faire état de cet Accord de Conciliation Partielle dans les motifs et le dispositif du jugement.

(4) L'Accord de Conciliation Partielle visé aux alinéas (1), (2) et (3) s'applique à la conciliation volontaire au stade de l'examen de l'affaire et aux stades de l'appel, de la cassation ou de la révision.

Article 31

(1) Pour la Médiation des affaires de divorce relevant de la juridiction religieuse dans lesquelles la demande de divorce est cumulée avec d'autres prétentions, si les Parties ne parviennent pas à un accord de réconciliation conjugale, la Médiation se poursuit à l'égard des autres prétentions.

(2) Lorsque les Parties parviennent à un accord sur les autres prétentions visées à l'alinéa (1), l'accord est constaté dans un Accord de Conciliation Partielle comportant une clause de rattachement à l'affaire de divorce.

(3) L'Accord de Conciliation Partielle relatif aux autres prétentions visé à l'alinéa (2) ne peut être exécuté que lorsque le jugement du Juge chargé de l'affaire faisant droit à la demande de divorce est passé en force de chose jugée.

(4) L'Accord de Conciliation Partielle relatif aux autres prétentions visé à l'alinéa (2) ne s'applique pas lorsque le Juge chargé de l'affaire rejette la demande ou lorsque les Parties se réconcilient au cours de l'examen de l'affaire.

Section sixième – Médiation non aboutie ou ne pouvant être mise en œuvre

Article 32

(1) Le Médiateur est tenu de déclarer que la Médiation n'a pas abouti à un accord et d'en informer par écrit le Juge chargé de l'affaire, dans les cas suivants :

a. les Parties ne parviennent pas à un accord dans le délai maximal de 30 (trente) jours, y compris sa prorogation, visé à l'article 24, alinéas (2) et (3) ; ou b. les Parties sont déclarées avoir agi de mauvaise foi conformément à l'article 7, alinéa (2), points d et e.

(2) Le Médiateur est tenu de déclarer que la Médiation ne peut être mise en œuvre et d'en informer par écrit le Juge chargé de l'affaire, dans les cas suivants :

a. la Médiation concerne des biens, un patrimoine ou des intérêts manifestement liés à un tiers qui : 1. n'a pas été inclus dans l'assignation, de sorte que le tiers intéressé n'est pas devenu partie à la procédure de Médiation ; 2. a été inclus comme partie dans l'assignation, lorsque les parties au litige comprennent plusieurs sujets de droit, mais n'a pas comparu à l'audience et n'est donc pas devenu partie à la procédure de Médiation ; ou 3. a été inclus comme partie dans l'assignation, lorsque les parties au litige comprennent plusieurs sujets de droit, et a comparu à l'audience, mais n'a jamais assisté à la procédure de Médiation ; b. la Médiation concerne les compétences d'un ministère/organisme/institution central ou local et/ou d'une entreprise publique nationale ou régionale qui n'est pas partie au litige, sauf si la partie au litige liée à ces entités a obtenu l'approbation écrite du ministère/organisme/institution et/ou de l'entreprise publique nationale ou régionale pour prendre des décisions dans la procédure de Médiation ; c. les Parties sont déclarées avoir agi de mauvaise foi conformément à l'article 7, alinéa (2), points a, b et c.

(3) Dès réception de la notification visée aux alinéas (1) et (2), le Juge chargé de l'affaire rend sans délai une ordonnance de poursuite de l'examen de l'affaire, conformément aux dispositions procédurales en vigueur.

CHAPITRE VI – CONCILIATION VOLONTAIRE

Section première – Conciliation volontaire au stade de l'examen de l'affaire

Article 33

(1) À chaque stade de l'examen de l'affaire, le Juge chargé de l'affaire continue à s'efforcer de promouvoir ou de favoriser la conciliation jusqu'avant le prononcé du jugement.

(2) Les Parties peuvent, sur accord, présenter au Juge chargé de l'affaire une demande tendant à procéder à une conciliation au stade de l'examen de l'affaire.

(3) Dès réception de la demande des Parties tendant à procéder à une conciliation visée à l'alinéa (2), le président de la formation du Juge chargé de l'affaire désigne sans délai, par ordonnance, l'un des Juges chargés de l'affaire pour exercer la fonction de Médiateur, en donnant la préférence à un Juge certifié.

(4) Le Juge chargé de l'affaire est tenu de suspendre l'audience pour une durée maximale de 14 (quatorze) jours à compter de l'ordonnance visée à l'alinéa (3).

Section deuxième – Conciliation volontaire au stade de l'appel, de la cassation ou de la révision

Article 34

(1) Tant que l'affaire n'a pas été jugée au stade de l'appel, de la cassation ou de la révision, les Parties peuvent, sur accord, engager une démarche de conciliation.

(2) Si elles le souhaitent, les Parties soumettent, par l'intermédiaire du président du Tribunal, l'Accord de Conciliation par écrit au Juge chargé de l'affaire au stade de l'appel, de la cassation ou de la révision, afin qu'il soit statué au moyen d'un Acte de Conciliation, dans la mesure où les conditions de l'article 27, alinéa (2), sont remplies.

(3) L'Accord de Conciliation visé à l'alinéa (2) doit comporter une clause écartant la décision déjà rendue.

(4) L'Acte de Conciliation est signé par le Juge chargé de l'affaire au stade de l'appel, de la cassation ou de la révision, dans un délai maximal de 30 (trente) jours à compter de la réception de l'Accord de Conciliation.

(5) Si le dossier de l'affaire en appel, en cassation ou en révision n'a pas encore été transmis, le dossier de l'affaire et l'Accord de Conciliation sont transmis conjointement au Tribunal Supérieur ou à la Cour suprême.

CHAPITRE VII – SÉPARATION DE LA MÉDIATION ET DU CONTENTIEUX

Article 35

(1) À compter de l'ordonnance prescrivant la conduite de la Médiation et désignant le Médiateur visée à l'article 20, alinéa (5), le délai de la procédure de Médiation visé à l'article 24, alinéas (2) et (3), ainsi qu'à l'article 33, alinéa (4), n'est pas inclus dans le délai de règlement des affaires fixé par la politique de la Cour suprême relative au règlement des affaires devant les Tribunaux de première instance et d'appel au sein des 4 (quatre) ordres de juridiction.

(2) Aucune voie de recours n'est ouverte contre le jugement déclarant la demande irrecevable, visé à l'article 22, alinéa (4), et à l'article 23, alinéa (8), ni contre l'ordonnance imposant les Frais de Médiation visée à l'article 23, alinéa (3).

(3) Lorsque les Parties ne parviennent pas à un accord, les déclarations et aveux des Parties formulés au cours de la procédure de Médiation ne peuvent être utilisés comme moyens de preuve dans la procédure contentieuse.

(4) Les notes du Médiateur doivent être détruites à l'issue de la procédure de Médiation.

(5) Le Médiateur ne peut être entendu comme témoin dans la procédure contentieuse relative à l'affaire concernée.

(6) Le Médiateur ne peut voir sa responsabilité pénale ou civile engagée à raison du contenu de l'Accord de Conciliation résultant de la Médiation.

CHAPITRE VIII – CONCILIATION EXTRAJUDICIAIRE

Article 36

(1) Les Parties qui, avec ou sans l'assistance d'un Médiateur certifié, sont parvenues à régler un différend en dehors du Tribunal au moyen d'un Accord de Conciliation, peuvent soumettre cet Accord de Conciliation au Tribunal compétent afin d'obtenir un Acte de Conciliation, en introduisant une demande en justice.

(2) L'introduction de la demande visée à l'alinéa (1) doit être accompagnée de l'Accord de Conciliation et des pièces justificatives établissant le rapport juridique des Parties avec l'objet du différend.

(3) Le Juge chargé de l'affaire, en présence des Parties, n'homologue l'Accord de Conciliation en Acte de Conciliation que si l'Accord de Conciliation est conforme aux conditions de l'article 27, alinéa (2).

(4) L'Acte de Conciliation relatif à la demande tendant à l'homologation de l'Accord de Conciliation visé à l'alinéa (1) doit être prononcé par le Juge chargé de l'affaire à une audience publique dans un délai maximal de 14 (quatorze) jours à compter de l'enregistrement de la demande.

(5) Une copie de l'Acte de Conciliation visé à l'alinéa (4) doit être remise aux Parties le jour même de son prononcé.

Article 37

(1) Lorsque l'Accord de Conciliation soumis pour homologation sous forme d'Acte de Conciliation ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 27, alinéa (2), le Juge chargé de l'affaire est tenu de donner aux Parties des indications sur les points à corriger.

(2) Tout en tenant compte du délai de traitement de la demande d'Acte de Conciliation visé à l'article 36, alinéa (4), les Parties sont tenues de corriger sans délai et de soumettre à nouveau au Juge chargé de l'affaire l'Accord de Conciliation corrigé.

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES

Article 38

À la date d'entrée en vigueur du présent Règlement de la Cour suprême, le Règlement de la Cour suprême numéro 01 de l'année 2008 relatif à la Procédure de Médiation devant les Tribunaux est abrogé et déclaré caduc.

Article 39

Le présent Règlement de la Cour suprême entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Afin que chacun en soit informé, il est ordonné de promulguer le présent Règlement de la Cour suprême par sa publication au Journal officiel de la République d'Indonésie.

Arrêté à Jakarta le 3 février 2016

LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE

signé

MUHAMMAD HATTA ALI

Promulgué à Jakarta le 4 février 2016

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LÉGISLATION DU MINISTÈRE DU DROIT ET DES DROITS DE L'HOMME DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,

signé

WIDODO EKATJAHJANA

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE DE 2016, NUMÉRO 175

Traduzione spagnola

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA NÚMERO 1 DEL AÑO 2016 SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES

CON LA GRACIA DE DIOS TODOPODEROSO

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA,

Considerando:

a. que la Mediación constituye un método de resolución pacífica de controversias adecuado y eficaz, capaz de ampliar el acceso de las Partes a una solución satisfactoria y justa;

b. que, en el marco de la reforma administrativa del Tribunal Supremo de la República de Indonesia, orientada a la visión de una judicatura indonesia digna y respetada, uno de los elementos de apoyo es la Mediación como instrumento para incrementar el acceso de la ciudadanía a la justicia, al tiempo que se aplica el principio de una administración de justicia sencilla, rápida y de bajo coste;

c. que las normas de procedimiento civil vigentes —el artículo 154 del Reglamento de Procedimiento Judicial para las Regiones Exteriores a Java y Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) y el artículo 130 del Reglamento Indonesio revisado (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44)— alientan a las Partes a emprender un proceso de conciliación que puede llevarse a la práctica mediante la Mediación, integrándola en el procedimiento contencioso ante el Tribunal;

d. que el Procedimiento de Mediación ante el Tribunal, como parte del procedimiento civil, puede fortalecer y optimizar la función del órgano judicial en la resolución de controversias;

e. que el Reglamento del Tribunal Supremo de la República de Indonesia número 1 del año 2008 sobre el Procedimiento de Mediación ante los Tribunales aún no ha satisfecho de manera óptima la necesidad de una aplicación más eficaz de la Mediación, capaz de aumentar la tasa de éxito de la Mediación ante los Tribunales;

f. que, sobre la base de las consideraciones señaladas en los literales a, b, c, d y e, resulta necesario perfeccionar el Reglamento del Tribunal Supremo sobre el Procedimiento de Mediación ante los Tribunales.

Vistos:

  1. el Reglamento de Procedimiento Judicial para las Regiones Exteriores a Java y Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227);
  2. el Reglamento Indonesio revisado (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);
  3. la Ley número 3 del año 2009, sobre la Segunda Modificación de la Ley número 14 del año 1985 sobre el Tribunal Supremo (Gaceta Oficial de la República de Indonesia de 2009, número 3, Suplemento de la Gaceta Oficial número 4958);
  4. la Ley número 48 del año 2009 sobre el Poder Judicial (Gaceta Oficial de la República de Indonesia de 2009, número 157, Suplemento de la Gaceta Oficial de la República de Indonesia número 5076);

DECIDE:

Establecer: EL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES.

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

A los efectos del presente Reglamento del Tribunal Supremo, se entiende por:

  1. Mediación: el método de resolución de controversias mediante un proceso de negociación destinado a lograr un acuerdo entre las Partes, con la asistencia de un Mediador.
  2. Mediador: el Juez u otra persona en posesión del Certificado de Mediador, que actúa como parte neutral que asiste a las Partes en el proceso de negociación con el fin de buscar las diversas posibilidades de resolución de la controversia, sin recurrir a un modo decisorio o impuesto de solución.
  3. Certificado de Mediador: el documento expedido por el Tribunal Supremo o por una entidad acreditada por el Tribunal Supremo, que hace constar que una persona ha seguido y superado con éxito una formación de certificación en Mediación.
  4. Lista de Mediadores: el registro que contiene los nombres de los Mediadores designados mediante decreto del Presidente del Tribunal, expuesto en un lugar fácilmente visible al público.
  5. Las Partes: dos o más sujetos de derecho en litigio, que han acudido al Tribunal para obtener la resolución de su controversia.
  6. Costos de Mediación: los gastos generados en el curso del procedimiento de Mediación como parte de las costas procesales, que incluyen, entre otros, los gastos de citación de las Partes, los gastos de desplazamiento de una de las partes en función de los gastos efectivamente incurridos, los gastos de las reuniones, los honorarios periciales y/u otros gastos necesarios en el procedimiento de Mediación.
  7. Resumen del caso (Resume Perkara): el documento elaborado por las Partes que expone los hechos del caso y la propuesta de conciliación.
  8. Acuerdo de Conciliación: el acuerdo resultante de la Mediación, formalizado en un documento que contiene las condiciones de resolución de la controversia, firmado por las Partes y el Mediador.
  9. Acuerdo de Conciliación Parcial: el acuerdo alcanzado entre la parte demandante y una parte o la totalidad de las partes demandadas, así como el acuerdo de las Partes respecto de una parte, y no de la totalidad, del objeto del litigio y/o de las cuestiones jurídicas controvertidas en el procedimiento de Mediación.
  10. Acta de Conciliación: el instrumento judicial que contiene el texto del acuerdo de conciliación y la sentencia del Juez que lo homologa.
  11. Juez: el juez de un Tribunal de primera instancia dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción religiosa.
  12. Juez a cargo del caso: la sala o tribunal designado por el Presidente del Tribunal para examinar y juzgar el caso.
  13. Personal del tribunal: el secretario judicial, el secretario, el secretario adjunto, el ujier, el ujier adjunto, el juez en formación y demás funcionarios.
  14. Tribunal: el tribunal de primera instancia dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción religiosa.
  15. Tribunal Superior (Corte de Apelación): el tribunal de segunda instancia (de apelación) dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción religiosa.
  16. Día: día hábil.

CAPÍTULO II – DIRECTRICES SOBRE LA MEDIACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES

Sección Primera – Ámbito de aplicación

Artículo 2

(1) Las disposiciones relativas al Procedimiento de Mediación contenidas en el presente Reglamento del Tribunal Supremo se aplican al procedimiento contencioso ante el Tribunal, tanto en el ámbito de la jurisdicción ordinaria como en el de la jurisdicción religiosa.

(2) Los tribunales ajenos a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción religiosa mencionados en el apartado (1) pueden aplicar la Mediación con base en el presente Reglamento del Tribunal Supremo, en la medida en que lo permitan las disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 3

(1) Todo Juez, Mediador, las Partes y/o el abogado están obligados a seguir el procedimiento de resolución de controversias mediante la Mediación.

(2) El Juez a cargo del caso debe hacer constar, en los fundamentos de la sentencia, que en el caso se ha intentado la conciliación mediante la Mediación, indicando el nombre del Mediador.

(3) El Juez a cargo del caso que no ordene a las Partes someterse a la Mediación, de manera que las Partes no la lleven a cabo, incurre en infracción de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la Mediación ante el Tribunal.

(4) En caso de infracción de las disposiciones a que se refiere el apartado (3), si se interpone un recurso, el Tribunal de segunda instancia o el Tribunal Supremo ordenará, mediante resolución interlocutoria, al Tribunal de primera instancia que lleve a cabo el procedimiento de Mediación.

(5) El Presidente del Tribunal designará como Mediador a un Juez distinto del Juez a cargo del caso que dicte la sentencia.

(6) El procedimiento de Mediación a que se refiere el apartado (4) se llevará a cabo en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la recepción de la notificación de la resolución interlocutoria del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo.

(7) El Presidente del Tribunal remitirá al Tribunal Superior o al Tribunal Supremo el informe sobre el resultado de la Mediación, junto con el expediente del caso a que se refiere el apartado (6).

(8) Con base en el informe a que se refiere el apartado (7), el Juez a cargo del caso en el Tribunal Superior o en el Tribunal Supremo dictará sentencia.

Sección Segunda – Tipos de casos sujetos a la obligación de Mediación

Artículo 4

(1) Todas las controversias civiles planteadas ante el Tribunal, incluidos los procesos de oposición (verzet) contra una sentencia dictada en rebeldía y las oposiciones formuladas por una parte litigante (partij verzet) o por un tercero (derden verzet) contra la ejecución de una sentencia con fuerza de cosa juzgada, deberán someterse previamente a un intento de resolución mediante Mediación, salvo que el presente Reglamento del Tribunal Supremo disponga otra cosa.

(2) Quedan excluidas de la obligación de resolución mediante Mediación a que se refiere el apartado (1) las siguientes controversias:

a. las controversias cuyo examen en juicio esté sujeto a un plazo de resolución determinado, que incluyen, entre otras:    1. las controversias resueltas mediante el procedimiento del Tribunal Mercantil;    2. las controversias resueltas mediante el procedimiento del Tribunal de Relaciones Laborales;    3. las oposiciones a las resoluciones de la Comisión de Vigilancia de la Competencia;    4. las oposiciones a las resoluciones del Organismo de Resolución de Controversias de Consumo;    5. las solicitudes de anulación de un laudo arbitral;    6. las oposiciones a las resoluciones de la Comisión de Información;    7. la resolución de controversias entre partidos políticos;    8. las controversias resueltas mediante el procedimiento de demanda simplificada (pequeñas causas); y    9. las demás controversias cuyo examen en juicio esté sujeto a un plazo de resolución conforme a las disposiciones legales y reglamentarias;

b. las controversias cuyo examen se realice sin la presencia del demandante o del demandado que hayan sido debidamente citados;

c. la reconvención y la intervención de terceros en un proceso;

d. las controversias relativas al impedimento, la denegación, la anulación y la validación del matrimonio;

e. las controversias planteadas ante el Tribunal tras haberse intentado, sin éxito, una solución extrajudicial mediante Mediación con la asistencia de un Mediador certificado inscrito ante el Tribunal local, sobre la base de una declaración firmada por las Partes y el Mediador certificado.

(3) La declaración de fracaso de la Mediación a que se refiere el apartado (2), letra e, y una copia auténtica del Certificado de Mediador se adjuntarán a la demanda.

(4) Con base en el acuerdo de las Partes, las controversias excluidas de la obligación de Mediación conforme al apartado (2), letras a, c y e, podrán no obstante resolverse mediante Mediación voluntaria en la fase de examen del caso y en los grados de recurso.

Sección Tercera – Naturaleza del procedimiento de Mediación

Artículo 5

(1) El procedimiento de Mediación tiene, en principio, carácter confidencial, salvo que las Partes deseen lo contrario.

(2) La transmisión, por parte del Mediador, del informe relativo a la parte que no haya actuado de buena fe y al fracaso del procedimiento de Mediación al Juez a cargo del caso no constituye una infracción del carácter confidencial de la Mediación.

(3) Las reuniones de Mediación podrán celebrarse mediante medios de comunicación audiovisual a distancia que permitan a todas las partes verse y oírse directamente y participar en la reunión.

Sección Cuarta – Obligación de asistir a la Mediación

Artículo 6

(1) Las Partes están obligadas a asistir personalmente a las reuniones de Mediación, con o sin la asistencia de un abogado.

(2) La asistencia de las Partes mediante comunicación audiovisual a distancia a que se refiere el artículo 5, apartado (3), se considerará asistencia personal.

(3) La ausencia personal de las Partes en el procedimiento de Mediación solo podrá producirse por causa justificada.

(4) La causa justificada a que se refiere el apartado (3) incluye, entre otras:

a. un estado de salud que impida la asistencia a la reunión de Mediación, acreditado mediante certificado médico; b. la situación de tutela o curatela; c. tener residencia, domicilio o sede en el extranjero; o d. el desempeño de funciones estatales u obligaciones profesionales o laborales ineludibles.

Sección Quinta – Buena fe en la conducción de la Mediación

Artículo 7

(1) Las Partes y/o sus abogados están obligados a llevar a cabo la Mediación de buena fe.

(2) Una de las partes, o las Partes y/o sus abogados, podrán ser declarados por el Mediador como carentes de buena fe cuando el interesado:

a. no comparezca, tras haber sido debidamente citado en dos ocasiones consecutivas, a las reuniones de Mediación sin causa justificada; b. haya asistido a la primera reunión de Mediación, pero no haya comparecido nunca a las reuniones siguientes pese a haber sido debidamente citado en dos ocasiones consecutivas sin causa justificada; c. se ausente de manera reiterada perturbando el calendario de reuniones de Mediación, sin causa justificada; d. asista a las reuniones de Mediación, pero no presente y/o no responda al Resumen del caso de la otra parte; y/o e. no firme, sin causa justificada, el proyecto de Acuerdo de Conciliación ya convenido.

Sección Sexta – Costos de Mediación

Subsección 1 – Honorarios del Mediador

Artículo 8

(1) Los servicios del Mediador Juez y del Mediador perteneciente al Personal del tribunal no estarán sujetos a coste alguno.

(2) Los honorarios del Mediador que no sea juez ni pertenezca al Personal del tribunal serán sufragados conjuntamente por las Partes o según lo que estas acuerden.

Subsección 2 – Gastos de citación de las Partes

Artículo 9

(1) Los gastos de citación de las Partes para asistir al procedimiento de Mediación serán anticipados por la parte demandante mediante la provisión de fondos para las costas procesales.

(2) Los gastos de citación a que se refiere el apartado (1) se añadirán al cálculo de los gastos de citación de las Partes para asistir a la audiencia.

(3) En caso de que las Partes alcancen un Acuerdo de Conciliación, los gastos de citación a que se refiere el apartado (1) serán sufragados conjuntamente o según lo acordado por las Partes.

(4) En caso de que la Mediación no pueda llevarse a cabo o no concluya con un acuerdo, los gastos de citación de las Partes se impondrán a la parte vencida, salvo en los procesos de divorcio dentro de la jurisdicción religiosa.

Artículo 10

Los demás gastos, distintos de los honorarios del Mediador a que se refiere el artículo 8 y de los gastos de citación de las Partes a que se refiere el artículo 9, se impondrán a las Partes según lo que estas acuerden.

Sección Séptima – Lugar de celebración de la Mediación

Artículo 11

(1) La Mediación se celebrará en la sala de Mediación del Tribunal o en otro lugar fuera del Tribunal acordado por las Partes.

(2) Queda prohibido al Mediador Juez y al Mediador perteneciente al Personal del tribunal celebrar la Mediación fuera del Tribunal.

(3) El Mediador que no sea juez ni pertenezca al Personal del tribunal, elegido o designado conjuntamente con un Mediador Juez o un Mediador del Personal del tribunal en un mismo caso, estará obligado a celebrar la Mediación en el Tribunal.

(4) El uso de la sala de Mediación del Tribunal para la Mediación no estará sujeto a coste alguno.

Sección Octava – Gobernanza de la Mediación ante los Tribunales

Artículo 12

(1) Para apoyar la implementación de la Mediación ante los Tribunales, el Tribunal Supremo establecerá una gobernanza que comprenderá, entre otros aspectos:

a. la planificación de políticas, los estudios y las investigaciones sobre la Mediación ante los Tribunales; b. la formación, el seguimiento y la supervisión de la implementación de la Mediación ante los Tribunales; c. el otorgamiento de la acreditación y la evaluación de las entidades acreditadas de certificación en Mediación; d. la difusión de información sobre la Mediación; y e. el desarrollo de la cooperación con organizaciones, entidades u otros actores, tanto a nivel nacional, regional como internacional, en el ámbito de la Mediación.

(2) Las disposiciones adicionales relativas a la gobernanza a que se refiere el apartado (1) se establecerán mediante Decisión del Presidente del Tribunal Supremo.

CAPÍTULO III – EL MEDIADOR

Sección Primera – Certificación del Mediador y acreditación de entidades

Artículo 13

(1) Todo Mediador estará obligado a poseer el Certificado de Mediador, obtenido tras haber seguido y superado con éxito una formación de certificación de Mediadores organizada por el Tribunal Supremo o por una entidad acreditada por el Tribunal Supremo.

(2) Con base en un decreto del presidente del Tribunal, un Juez no certificado podrá ejercer la función de Mediador cuando no existan Mediadores certificados o su número sea insuficiente.

(3) Las disposiciones adicionales relativas a los requisitos y al procedimiento de certificación de los Mediadores y al otorgamiento de la acreditación a las entidades de certificación de Mediadores se establecerán mediante Decisión del Presidente del Tribunal Supremo.

Sección Segunda – Funciones del Mediador

Artículo 14

En el ejercicio de su función, el Mediador tendrá el cometido de:

a. presentarse y dar a las Partes la oportunidad de presentarse mutuamente; b. explicar a las Partes el propósito, la finalidad y la naturaleza de la Mediación; c. explicar la posición y el papel del Mediador como parte neutral que no adopta decisiones; d. establecer, junto con las Partes, las reglas de desarrollo de la Mediación; e. explicar que el Mediador puede celebrar reuniones con una sola parte, sin la presencia de la otra (caucus); f. elaborar, junto con las Partes, el calendario de la Mediación; g. cumplimentar el formulario de calendario de mediación; h. dar a las Partes la oportunidad de exponer las cuestiones controvertidas y las propuestas de conciliación; i. inventariar las cuestiones controvertidas y programar su tratamiento por orden de prioridad; j. facilitar y alentar a las Partes a: 1. explorar e identificar los intereses de las Partes; 2. buscar las diversas opciones de solución más favorables para las Partes; y 3. colaborar para alcanzar una solución; k. asistir a las Partes en la elaboración y formulación del Acuerdo de Conciliación; l. informar al Juez a cargo del caso sobre el éxito, el fracaso y/o la imposibilidad de llevar a cabo la Mediación; m. declarar que una de las Partes o ambas no han actuado de buena fe, y comunicarlo al Juez a cargo del caso; n. desempeñar las demás funciones inherentes al ejercicio de su cargo.

Sección Tercera – Código de conducta del Mediador

Artículo 15

(1) El Tribunal Supremo establecerá el Código de Conducta del Mediador.

(2) Todo Mediador, en el ejercicio de su función, estará obligado a cumplir el Código de Conducta del Mediador a que se refiere el apartado (1).

Artículo 16

El Presidente del Tribunal estará obligado a remitir al Presidente del Tribunal Superior y al Tribunal Supremo el informe sobre el desempeño de los Jueces o del Personal del tribunal que hayan logrado resolver casos mediante Mediación.

CAPÍTULO IV – FASE PREVIA A LA MEDIACIÓN

Sección Primera – Obligaciones del Juez a cargo del caso

Artículo 17

(1) En el día de audiencia señalado, con la presencia de las Partes, el Juez a cargo del caso requerirá a las Partes para que se sometan a la Mediación.

(2) La presencia de las Partes a que se refiere el apartado (1) se basará en una citación válida y regular.

(3) La parte que no comparezca en la primera audiencia podrá ser citada una vez más, conforme a la práctica procesal.

(4) Cuando existan varias partes, la Mediación se llevará a cabo de todos modos una vez efectuada la citación de manera válida y regular, aunque no todas las partes estén presentes.

(5) La ausencia del codemandado cuyo interés no sea significativo no impedirá la celebración de la Mediación.

(6) El Juez a cargo del caso estará obligado a explicar a las Partes el Procedimiento de Mediación.

(7) La explicación a que se refiere el apartado (6) comprenderá:

a. el significado y las ventajas de la Mediación; b. la obligación de las Partes de asistir personalmente a las reuniones de Mediación, así como las consecuencias jurídicas de una conducta de mala fe durante el procedimiento de Mediación; c. los gastos que puedan derivarse del uso de un Mediador que no sea juez ni pertenezca al Personal del tribunal; d. la opción de dar seguimiento al Acuerdo de Conciliación mediante Acta de Conciliación o mediante el desistimiento de la demanda; y e. la obligación de las Partes de firmar el formulario explicativo de la Mediación.

(8) El Juez a cargo del caso entregará a las Partes el formulario explicativo de la Mediación, que contendrá la declaración de que las Partes:

a. han recibido del Juez a cargo del caso una explicación completa del procedimiento de Mediación; b. han comprendido adecuadamente el procedimiento de Mediación; y c. están dispuestas a llevar a cabo la Mediación de buena fe.

(9) El formulario explicativo de la Mediación a que se refiere el apartado (8) será firmado por las Partes y/o el abogado inmediatamente después de recibir la explicación del Juez a cargo del caso, y formará parte integrante e inseparable del expediente del caso.

(10) La información relativa a la explicación proporcionada por el Juez a cargo del caso y a la firma del formulario explicativo de la Mediación a que se refiere el apartado (9) deberá constar en el acta de la audiencia.

Sección Segunda – Obligaciones del abogado

Artículo 18

(1) El abogado estará obligado a asistir a las Partes en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones en el procedimiento de Mediación.

(2) Las obligaciones del abogado a que se refiere el apartado (1) comprenderán, entre otras:

a. comunicar a las Partes la explicación proporcionada por el Juez a cargo del caso conforme al artículo 17, apartado (7); b. alentar a las Partes a desempeñar un papel directo y activo en el procedimiento de Mediación; c. ayudar a las Partes a identificar necesidades, intereses y propuestas de solución de la controversia durante el procedimiento de Mediación; d. ayudar a las Partes a formular el plan y la propuesta de Acuerdo de Conciliación, en caso de que las Partes alcancen un acuerdo; e. explicar a las Partes las obligaciones del abogado.

(3) Cuando las Partes estén legítimamente impedidas para comparecer por causa justificada a que se refiere el artículo 6, apartado (4), el abogado podrá representar a las Partes en la celebración de la Mediación, presentando un poder especial que confiera al abogado la facultad de adoptar decisiones.

(4) El abogado que actúe en representación de las Partes a que se refiere el apartado (3) estará obligado a participar en el procedimiento de Mediación de buena fe y de manera no contraria a la otra parte o a su abogado.

Sección Tercera – Derecho de las Partes a elegir al Mediador

Artículo 19

(1) Las Partes tendrán derecho a elegir a uno o más Mediadores inscritos en la Lista de Mediadores del Tribunal.

(2) Cuando en el procedimiento de Mediación intervenga más de un Mediador, la distribución de funciones entre los Mediadores será determinada y acordada por los propios Mediadores.

(3) Las disposiciones adicionales relativas a la Lista de Mediadores a que se refiere el apartado (1) se regularán mediante Decisión del Presidente del Tribunal Supremo.

Sección Cuarta – Plazo para la elección del Mediador

Artículo 20

(1) Tras proporcionar la explicación relativa a la obligación de llevar a cabo la Mediación a que se refiere el artículo 17, apartado (7), el Juez a cargo del caso requerirá a las Partes para que, el mismo día o en un plazo máximo de 2 (dos) días siguientes, negocien con el fin de elegir al Mediador, incluidos los gastos que puedan derivarse de la elección de un Mediador que no sea juez ni pertenezca al Personal del tribunal.

(2) Las Partes comunicarán sin demora al Juez a cargo del caso el Mediador elegido.

(3) Si las Partes no logran ponerse de acuerdo sobre la elección del Mediador dentro del plazo a que se refiere el apartado (1), el presidente de la sala del Juez a cargo del caso designará sin demora a un Mediador Juez o a un Mediador perteneciente al Personal del tribunal.

(4) Si en el mismo Tribunal no existieran Jueces distintos del Juez a cargo del caso ni Personal del tribunal certificados, el presidente de la sala del Juez a cargo del caso designará a uno de los Jueces a cargo del caso para ejercer la función de Mediador, dando preferencia al Juez certificado.

(5) Si las Partes hubieran elegido a un Mediador conforme al apartado (1), o el presidente de la sala del Juez a cargo del caso hubiera designado a un Mediador conforme a los apartados (3) o (4), el presidente de la sala del Juez a cargo del caso dictará una providencia que contenga la orden de llevar a cabo la Mediación y la designación del Mediador.

(6) El Juez a cargo del caso notificará al Mediador la providencia a que se refiere el apartado (5) a través del secretario adjunto.

(7) El Juez a cargo del caso estará obligado a suspender el procedimiento a fin de dar a las Partes la oportunidad de someterse a la Mediación.

Sección Quinta – Citación de las Partes

Artículo 21

(1) El Mediador fijará el día y la fecha de la reunión de Mediación tras recibir la providencia de su designación como Mediador.

(2) Cuando la Mediación se celebre en la sede del Tribunal, el Mediador, por delegación del Juez a cargo del caso y a través del Secretario judicial, citará a las Partes con la asistencia del ujier o del ujier adjunto, a fin de que asistan a la reunión de Mediación.

(3) La delegación a que se refiere el apartado (2) opera de pleno derecho sin necesidad de otorgar poder alguno, de modo que, en ausencia de un instrumento específico del Juez a cargo del caso, el ujier o el ujier adjunto estará no obstante obligado a ejecutar la orden de citación dictada por el Mediador, ya sea Juez o no.

Sección Sexta – Consecuencias jurídicas de la mala fe de una parte

Artículo 22

(1) Cuando el demandante sea declarado carente de buena fe en el procedimiento de Mediación a que se refiere el artículo 7, apartado (2), la demanda será declarada inadmisible por el Juez a cargo del caso.

(2) El demandante declarado carente de buena fe conforme al apartado (1) quedará también obligado al pago de los Costos de Mediación.

(3) El Mediador remitirá al Juez a cargo del caso el informe sobre la mala fe del demandante, junto con una recomendación relativa a la imposición de los Costos de Mediación y a su cálculo, dentro del informe sobre el fracaso o la imposibilidad de llevar a cabo la Mediación.

(4) Con base en el informe del Mediador a que se refiere el apartado (3), el Juez a cargo del caso dictará una sentencia definitiva que declare la demanda inadmisible y condene al pago de los Costos de Mediación y de las costas procesales.

(5) Los Costos de Mediación impuestos como sanción al demandante podrán detraerse de la provisión de fondos para las costas procesales o ser abonados separadamente por el demandante y entregados al demandado a través de la secretaría del Tribunal.

Artículo 23

(1) El demandado declarado carente de buena fe conforme al artículo 7, apartado (2), quedará obligado al pago de los Costos de Mediación.

(2) El Mediador remitirá al Juez a cargo del caso el informe sobre la mala fe del demandado, junto con una recomendación relativa a la imposición de los Costos de Mediación y a su cálculo, dentro del informe sobre el fracaso o la imposibilidad de llevar a cabo la Mediación.

(3) Con base en el informe del Mediador a que se refiere el apartado (2), antes de continuar el examen, el Juez a cargo del caso estará obligado a dictar, en la siguiente audiencia señalada, una providencia que declare la mala fe del demandado y lo condene al pago de los Costos de Mediación.

(4) Los Costos de Mediación a que se refiere el apartado (3) formarán parte de las costas procesales y deberán mencionarse en la parte dispositiva de la sentencia definitiva.

(5) Cuando el demandado a que se refiere el apartado (1) resulte vencedor en la sentencia, la parte dispositiva declarará que los Costos de Mediación se imponen al demandado, mientras que las costas procesales seguirán a cargo del demandante como parte vencida.

(6) En los procesos de divorcio dentro de la jurisdicción religiosa, el demandado a que se refiere el apartado (1) será condenado al pago de los Costos de Mediación, mientras que las costas procesales se impondrán al demandante.

(7) El pago de los Costos de Mediación por el demandado, que deberá entregarse al demandante a través de la secretaría del Tribunal, seguirá las modalidades de ejecución de la sentencia con fuerza de cosa juzgada.

(8) Cuando las Partes sean conjuntamente declaradas carentes de buena fe por el Mediador, la demanda será declarada inadmisible por el Juez a cargo del caso, sin condena en Costos de Mediación.

CAPÍTULO V – FASE DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

Sección Primera – Entrega del Resumen del caso y plazo del procedimiento de Mediación

Artículo 24

(1) En un plazo máximo de 5 (cinco) días contados a partir de la providencia a que se refiere el artículo 20, apartado (5), las Partes podrán entregar el Resumen del caso a la otra parte y al Mediador.

(2) El procedimiento de Mediación se desarrollará en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la providencia que ordene la celebración de la Mediación.

(3) Por acuerdo de las Partes, el plazo de Mediación podrá prorrogarse por un máximo de 30 (treinta) días adicionales contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el apartado (2).

(4) El Mediador, a petición de las Partes, presentará al Juez a cargo del caso, indicando los motivos, la solicitud de prórroga del plazo de Mediación a que se refiere el apartado (3).

Sección Segunda – Ámbito del contenido de las reuniones de Mediación

Artículo 25

(1) El contenido de la negociación en la Mediación no se limitará a los hechos y a las pretensiones de la demanda.

(2) Cuando la Mediación alcance un acuerdo sobre cuestiones distintas de las señaladas en el apartado (1), el demandante modificará la demanda incorporando dicho acuerdo.

Sección Tercera – Participación de expertos y personalidades de la comunidad

Artículo 26

(1) Con el consentimiento de las Partes y/o del abogado, el Mediador podrá convocar a uno o más expertos, personalidades de la comunidad, líderes religiosos o líderes de las comunidades tradicionales (adat).

(2) Las Partes deberán acordar previamente el carácter vinculante o no vinculante de las explicaciones y/o valoraciones de los expertos y/o de las personalidades de la comunidad a que se refiere el apartado (1).

Sección Cuarta – Mediación que alcanza un acuerdo

Artículo 27

(1) Si la Mediación logra alcanzar un acuerdo, las Partes, con la asistencia del Mediador, estarán obligadas a formalizar por escrito el acuerdo en un Acuerdo de Conciliación firmado por las Partes y el Mediador.

(2) Al asistir en la formulación del Acuerdo de Conciliación, el Mediador estará obligado a garantizar que el Acuerdo de Conciliación no contenga cláusulas que:

a. sean contrarias a la ley, al orden público y/o a las buenas costumbres; b. perjudiquen a un tercero; o c. sean de imposible ejecución.

(3) En un procedimiento de Mediación en el que las Partes estén representadas por un abogado, la firma del Acuerdo de Conciliación solo podrá realizarse cuando exista una declaración escrita de las Partes que contenga la aprobación del acuerdo alcanzado.

(4) Las Partes podrán, a través del Mediador, presentar el Acuerdo de Conciliación al Juez a cargo del caso para que sea homologado mediante un Acta de Conciliación.

(5) Cuando las Partes no deseen que el Acuerdo de Conciliación sea homologado mediante un Acta de Conciliación, el Acuerdo de Conciliación deberá contener el desistimiento de la demanda.

(6) El Mediador estará obligado a informar por escrito al Juez a cargo del caso sobre el éxito de la Mediación, adjuntando el Acuerdo de Conciliación.

Artículo 28

(1) Una vez recibido el Acuerdo de Conciliación a que se refiere el artículo 27, apartado (6), el Juez a cargo del caso procederá sin demora a su estudio y examen en un plazo máximo de 2 (dos) días.

(2) Cuando el Acuerdo de Conciliación cuya homologación mediante Acta de Conciliación se solicita no cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 27, apartado (2), el Juez a cargo del caso estará obligado a devolver el Acuerdo de Conciliación al Mediador y a las Partes, indicando los aspectos que deban corregirse.

(3) Tras celebrar una reunión con las Partes, el Mediador estará obligado a presentar nuevamente al Juez a cargo del caso el Acuerdo de Conciliación corregido, en un plazo máximo de 7 (siete) días contados a partir de la fecha de recepción de las indicaciones de corrección a que se refiere el apartado (2).

(4) En un plazo máximo de 3 (tres) días tras recibir un Acuerdo de Conciliación que cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 27, apartado (2), el Juez a cargo del caso dictará una providencia fijando la fecha de audiencia para la lectura del Acta de Conciliación.

(5) El Acuerdo de Conciliación homologado mediante Acta de Conciliación quedará sujeto a las disposiciones sobre transparencia de la información en el Tribunal.

Sección Quinta – Acuerdo de Conciliación Parcial

Artículo 29

(1) Cuando el procedimiento de Mediación alcance un acuerdo entre el demandante y una parte de los demandados, el demandante modificará la demanda dejando de dirigirla contra la parte demandada que no haya alcanzado el acuerdo.

(2) El Acuerdo de Conciliación Parcial entre las partes a que se refiere el apartado (1) será elaborado y firmado por el demandante, la parte de los demandados que haya alcanzado el acuerdo, y el Mediador.

(3) El Acuerdo de Conciliación Parcial a que se refiere el apartado (2) podrá homologarse mediante Acta de Conciliación, siempre que no afecte a bienes, patrimonio y/o intereses de la parte que no haya alcanzado el acuerdo, y siempre que cumpla las condiciones del artículo 27, apartado (2).

(4) El demandante podrá volver a presentar la demanda contra la parte que no haya alcanzado el Acuerdo de Conciliación Parcial a que se refiere el apartado (1).

(5) Cuando exista más de un demandante y una parte de ellos alcance un acuerdo con una parte o la totalidad de los demandados, mientras que el resto de los demandantes que no hayan alcanzado el acuerdo no estén dispuestos a modificar la demanda, la Mediación se declarará fracasada.

(6) El Acuerdo de Conciliación Parcial entre las partes a que se refiere el apartado (1) no podrá celebrarse en el marco de la conciliación voluntaria en la fase de examen del caso ni en los grados de apelación, casación o revisión.

Artículo 30

(1) Cuando las Partes alcancen un acuerdo sobre una parte, y no sobre la totalidad, del objeto del caso o de las pretensiones jurídicas, el Mediador transmitirá dicho Acuerdo de Conciliación Parcial, con observancia de las condiciones del artículo 27, apartado (2), al Juez a cargo del caso como anexo a su informe.

(2) El Juez a cargo del caso proseguirá el examen del objeto del caso o de las pretensiones jurídicas que aún no hayan sido objeto de acuerdo entre las Partes.

(3) Cuando la Mediación alcance un acuerdo parcial sobre el objeto del caso o las pretensiones jurídicas, el Juez a cargo del caso estará obligado a consignar dicho Acuerdo de Conciliación Parcial en los fundamentos y en la parte dispositiva de la sentencia.

(4) El Acuerdo de Conciliación Parcial a que se refieren los apartados (1), (2) y (3) se aplicará a la conciliación voluntaria en la fase de examen del caso y en los grados de apelación, casación o revisión.

Artículo 31

(1) Para la Mediación de los procesos de divorcio dentro de la jurisdicción religiosa en los que la pretensión de divorcio se acumule con otras pretensiones, si las Partes no alcanzan un acuerdo de reconciliación conyugal, la Mediación continuará respecto de las demás pretensiones.

(2) Cuando las Partes alcancen un acuerdo sobre las demás pretensiones a que se refiere el apartado (1), el acuerdo se plasmará en un Acuerdo de Conciliación Parcial que contendrá una cláusula de vinculación con el proceso de divorcio.

(3) El Acuerdo de Conciliación Parcial sobre las demás pretensiones a que se refiere el apartado (2) solo podrá ejecutarse cuando la sentencia del Juez a cargo del caso que estime la demanda de divorcio haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

(4) El Acuerdo de Conciliación Parcial sobre las demás pretensiones a que se refiere el apartado (2) no será aplicable cuando el Juez a cargo del caso desestime la demanda o las Partes se reconcilien durante el examen del caso.

Sección Sexta – Mediación fracasada o inejecutable

Artículo 32

(1) El Mediador estará obligado a declarar que la Mediación no ha logrado alcanzar un acuerdo y a comunicarlo por escrito al Juez a cargo del caso, en los siguientes casos:

a. las Partes no alcanzan un acuerdo dentro del plazo máximo de 30 (treinta) días, incluida su prórroga, a que se refiere el artículo 24, apartados (2) y (3); o b. las Partes son declaradas carentes de buena fe conforme al artículo 7, apartado (2), letras d y e.

(2) El Mediador estará obligado a declarar que la Mediación no puede llevarse a cabo y a comunicarlo por escrito al Juez a cargo del caso, en los siguientes casos:

a. la Mediación afecta a bienes, patrimonio o intereses manifiestamente vinculados a otro sujeto que: 1. no haya sido incluido en la demanda, de modo que dicho tercero interesado no llegue a ser parte en el procedimiento de Mediación; 2. haya sido incluido como parte en la demanda, cuando las partes litigantes comprendan más de un sujeto de derecho, pero no haya comparecido en la audiencia, de modo que no llegue a ser parte en el procedimiento de Mediación; o 3. haya sido incluido como parte en la demanda, cuando las partes litigantes comprendan más de un sujeto de derecho, y haya comparecido en la audiencia, pero nunca haya asistido al procedimiento de Mediación; b. la Mediación afecta a competencias de un ministerio/organismo/institución central o local y/o de una empresa pública estatal o regional que no sea parte en el litigio, salvo que la parte litigante vinculada a dichas entidades haya obtenido la aprobación por escrito del ministerio/organismo/institución y/o de la empresa pública estatal o regional para adoptar decisiones en el procedimiento de Mediación; c. las Partes son declaradas carentes de buena fe conforme al artículo 7, apartado (2), letras a, b y c.

(3) Recibida la comunicación a que se refieren los apartados (1) y (2), el Juez a cargo del caso dictará sin demora una providencia de continuación del examen del caso, conforme a las disposiciones procesales vigentes.

CAPÍTULO VI – CONCILIACIÓN VOLUNTARIA

Sección Primera – Conciliación voluntaria en la fase de examen del caso

Artículo 33

(1) En cada fase del examen del caso, el Juez a cargo del caso continuará esforzándose por promover o propiciar la conciliación hasta antes de la lectura de la sentencia.

(2) Las Partes podrán, por acuerdo, presentar al Juez a cargo del caso una solicitud para llevar a cabo la conciliación en la fase de examen del caso.

(3) Recibida la solicitud de las Partes para llevar a cabo la conciliación a que se refiere el apartado (2), el presidente de la sala del Juez a cargo del caso designará sin demora, mediante providencia, a uno de los Jueces a cargo del caso para ejercer la función de Mediador, dando preferencia al Juez certificado.

(4) El Juez a cargo del caso estará obligado a suspender la audiencia por un plazo máximo de 14 (catorce) días contados a partir de la providencia a que se refiere el apartado (3).

Sección Segunda – Conciliación voluntaria en los grados de apelación, casación o revisión

Artículo 34

(1) Mientras el caso no haya sido resuelto en grado de apelación, casación o revisión, las Partes podrán, por acuerdo, emprender un intento de conciliación.

(2) Si así lo desean, las Partes presentarán, a través del presidente del Tribunal, el Acuerdo de Conciliación por escrito al Juez a cargo del caso en grado de apelación, casación o revisión, para que se resuelva mediante Acta de Conciliación, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 27, apartado (2).

(3) El Acuerdo de Conciliación a que se refiere el apartado (2) deberá contener una cláusula que deje sin efecto la resolución ya dictada.

(4) El Acta de Conciliación será firmada por el Juez a cargo del caso en grado de apelación, casación o revisión en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la recepción del Acuerdo de Conciliación.

(5) Si el expediente del caso en apelación, casación o revisión aún no hubiera sido remitido, el expediente del caso y el Acuerdo de Conciliación se remitirán conjuntamente al Tribunal Superior o al Tribunal Supremo.

CAPÍTULO VII – SEPARACIÓN DE LA MEDIACIÓN RESPECTO DEL LITIGIO

Artículo 35

(1) A partir de la providencia que ordene la celebración de la Mediación y designe al Mediador a que se refiere el artículo 20, apartado (5), el plazo del procedimiento de Mediación a que se refieren el artículo 24, apartados (2) y (3), y el artículo 33, apartado (4), no se computará dentro del plazo de resolución de casos establecido por la política del Tribunal Supremo sobre la resolución de casos en los Tribunales de primera y segunda instancia dentro de las 4 (cuatro) jurisdicciones.

(2) Contra la sentencia que declare la demanda inadmisible a que se refieren el artículo 22, apartado (4), y el artículo 23, apartado (8), así como contra la providencia de condena en Costos de Mediación a que se refiere el artículo 23, apartado (3), no cabrá recurso alguno.

(3) Cuando las Partes no logren alcanzar un acuerdo, las declaraciones y admisiones de las Partes realizadas en el procedimiento de Mediación no podrán utilizarse como medio de prueba en el proceso judicial relativo al caso.

(4) Las notas del Mediador deberán destruirse al finalizar el procedimiento de Mediación.

(5) El Mediador no podrá ser testigo en el proceso judicial relativo al caso en cuestión.

(6) El Mediador no podrá incurrir en responsabilidad penal ni civil por el contenido del Acuerdo de Conciliación resultante de la Mediación.

CAPÍTULO VIII – CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Artículo 36

(1) Las Partes que, con o sin la asistencia de un Mediador certificado, hayan logrado resolver una controversia fuera del Tribunal mediante un Acuerdo de Conciliación, podrán presentar dicho Acuerdo de Conciliación al Tribunal competente para obtener un Acta de Conciliación, mediante la interposición de una demanda.

(2) La interposición de la demanda a que se refiere el apartado (1) deberá ir acompañada del Acuerdo de Conciliación y de los documentos probatorios que acrediten la relación jurídica de las Partes con el objeto de la controversia.

(3) El Juez a cargo del caso, en presencia de las Partes, solo homologará el Acuerdo de Conciliación mediante Acta de Conciliación si el Acuerdo de Conciliación es conforme con las condiciones del artículo 27, apartado (2).

(4) El Acta de Conciliación relativa a la demanda destinada a homologar el Acuerdo de Conciliación a que se refiere el apartado (1) deberá ser pronunciada por el Juez a cargo del caso en audiencia pública dentro de un plazo máximo de 14 (catorce) días contados a partir del registro de la demanda.

(5) Una copia del Acta de Conciliación a que se refiere el apartado (4) deberá entregarse a las Partes el mismo día de su pronunciamiento.

Artículo 37

(1) Cuando el Acuerdo de Conciliación presentado para su homologación mediante Acta de Conciliación no cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 27, apartado (2), el Juez a cargo del caso estará obligado a proporcionar a las Partes indicaciones sobre los aspectos que deban corregirse.

(2) Sin perjuicio del plazo para la tramitación de la solicitud de Acta de Conciliación a que se refiere el artículo 36, apartado (4), las Partes estarán obligadas a corregir sin demora y a presentar nuevamente al Juez a cargo del caso el Acuerdo de Conciliación corregido.

CAPÍTULO IX – DISPOSICIONES FINALES

Artículo 38

En la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento del Tribunal Supremo, el Reglamento del Tribunal Supremo número 01 del año 2008 sobre el Procedimiento de Mediación ante los Tribunales queda derogado y se declara sin vigencia.

Artículo 39

El presente Reglamento del Tribunal Supremo entrará en vigor en la fecha de su promulgación.

Para que todos lo conozcan, se ordena la promulgación del presente Reglamento del Tribunal Supremo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Indonesia.

Dictado en Yakarta el 3 de febrero de 2016

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA

firmado

MUHAMMAD HATTA ALI

Promulgado en Yakarta el 4 de febrero de 2016

EL DIRECTOR GENERAL DE LEGISLACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA,

firmado

WIDODO EKATJAHJANA

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA DE 2016, NÚMERO 175